Semangat efisiensi telah ditiupkan pemerintahan baru. Dalam berbagai kesempatan, Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pandangannya soal penyusunan kabinet mendatang. Jokowi menginginkan kabinet yang akan terwujud nanti adalah kabinet yang benar-benar efisien.
Munculnya semangat efisiensi ini sempat diterjemahkan oleh beberapa kalangan dengan menyebutnya sebagai kabinet ramping. Namun, istilah kabinet ramping ini sebenarnya tidak identik betul dengan kabinet yang efisien. Bentuk kabinet efisien itu terlihat dari kinerja dan belanja anggarannya.
Bisa jadi, kabinet mendatang beranggotakan menteri dengan jumlah yang sama dibanding kabinet sebelumnya pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lagi pula, mengurangi jumlah menteri memang tidak cukup relevan karena jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja untuk keseluruhan kementerian tetap tidak berubah. Pengurangan jumlah menteri tidak serta-merta membuat kabinet menjadi efisien.
Problem efisiensi menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan supaya beban anggaran negara menjadi lebih ringan. Saat ini, postur anggaran belanja negara, juga belanja daerah pada umumnya, masih lebih memberatkan unsur belanja rutin, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas para pejabat. Sedangkan, belanja pembangunan pada umumnya mendapatkan porsi yang lebih kecil.
Pembagian anggaran seperti ini setidaknya memberi gambaran bahwa semangat para penentu kebijakan di negeri ini masih memilih untuk menggunakan anggaran bagi kepentingan sekelompok elite pemerintahan. Sedangkan, masyarakat luas hanya bisa mendapatkan kue pembangunan yang porsinya lebih sedikit.
Pemerintahan Jokowi sudah memperlihatkan tekadnya untuk menjadikan efisiensi sebagai elemen penting dalam penyusunan kabinet. Dengan kabinet yang efisien, upaya untuk meringankan beban anggaran menjadi lebih mudah dijalankan. Efisiensi yang terjadi pada para anggota kabinet bisa menjadi teladan bagi aparat lainnya.
Sayang sekali, di tengah bertiupnya semangat efisiensi ini, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) mengumumkan hal yang berlawanan. Melalui laman resminya pada 27 Agustus 2014 lalu, Setneg mengumumkan bahwa PT Mercedes Benz Indonesia telah memenangkan tender pengadaan mobil dinas untuk menteri dan pejabat setingkat menteri. Nilai lelang yang tertuang dalam surat bernomor Peng-03/PPBJ-PKMPSM/08/2014 sebesar Rp 91,9 miliar.
Demi semangat efisiensi, siapa pun menteri dan pejabat yang setingkat sebaiknya tidak menjadikan kendaraan dinas sebagai hal yang ditonjolkan di awal masa jabatan. Lagi pula, semua kendaraan menteri yang ada saat ini bisa diwariskan kepada menteri mendatang. Sehingga, pengadaan mobil dinas tidak harus dilakukan dengan cara yang dipaksakan. Pengadaan hanya diperlukan jika memang kondisi mobil dinas yang ada tidak lagi memenuhi syarat.
Dibanding keseluruhan anggaran belanja negara, angka pembelian mobil dinas memang tidaklah fantastis. Tapi, persoalannya bukan pada besaran angka. Penyikapan terhadap pengadaan fasilitas yang satu ini bisa menjadi model untuk fasilitas-fasilitas lainnya yang cenderung memboroskan anggaran negara. Jika upaya pemborosan anggaran dibiarkan, semangat efisiensi yang selama ini dipersiapkan untuk berjalan di masa mendatang menjadi sia-sia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika