Kebijakan penting telah diambil Presiden Joko Widodo, Senin (17/11) malam, di Istana Negara. Presiden Jokowi mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Premium yang semula harganya Rp 6.500 per liter, disesuaikan harganya—istilah halus dari kenaikan—menjadi Rp 8.500. Adapun solar bersubsidi menjadi Rp 7.500 per liter atau naik Rp 2.000.
Kenaikan harga BBM bersubsidi ini, menurut Presiden Jokowi, sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengalihkan subsidi dari konsumtif menjadi produktif. Negara membutuhkan anggaran yang cukup untuk membiayai proyek-proyek berbasis infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Selama 2009-2013, alokasi anggaran untuk subsidi BBM mencapai Rp 715 triliun. Sedangkan, anggaran untuk kesehatan pada periode yang sama hanya Rp 202 triliun. Adapun alokasi anggaran untuk infrastruktur hanya sekitar Rp 577 triliun.
Tiga sektor ini, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, merupakan sektor penting dalam tercapainya kesejahteraan rakyat. Jika infrastruktur terbangun dengan baik, proses pendidikan berlangsung secara sempurna, dan kesehatan semua rakyat terjamin, bisa dipastikan kesejahteraan rakyat di negeri itu sudah mendekati sempurna.
Lalu lintas barang dan manusia tak lagi ada kendala karena sarana transportasi dibangun dengan baik. Perdagangan pun berjalan semarak. Kualitas sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang tinggi, tentu membuat rakyat negeri melek pengetahuan. Peradaban maupun ilmu pengetahuan jelas berkembang pesat, jika memang sektor pendidikan ini menjadi perhatian utama pemerintahan suatu negeri.
Semua itu akan terwujud bilamana tingkat kesehatan rakyat terjaga dan terjamin sempurna. Sarana dan fasilitas kesehatan mudah diakses warga. Jika seseorang selalu dalam kondisi sehat jiwa dan raga, tentu aktivitas pun bisa berjalan produktif.
Kini, Presiden Jokowi berupaya memindahkan anggaran yang selama ini diklaim hanya dibakar untuk keperluan transportasi bagi orang-orang kelas menengah ke atas, dialokasikan kepada tiga sektor tersebut. Harapannya, sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menunjang bagi kesejahteraan rakyat.
Namun, perlu diingat, efek berantai kenaikan harga BBM ini pun jelas adanya. Tak hanya bagi rakyat kelas menengah ke atas yang dicabut subsidi BBM-nya, tapi juga dirasakan oleh rakyat kecil.
Pengguna sepeda motor, menurut hasil kajian ekonom IPB Iman Sugema, sebanyak 11,2 persen dimiliki oleh rakyat miskin paling bawah. Tentu, ini bukan angka kecil. Kenaikan harga Rp 2.000 pun bukan bilangan sederhana bagi mereka.
Selama ini mereka menggunakan sepeda motor bukan untuk gaya-gayaan, melainkan kebanyakan justru untuk mengangkut sayur ke pasar, sarana ojek, antarjemput anak sekolahan, mengantar barang, pergi ke kantor, dan lainnya. Jika mereka menggunakan kendaraan umum, biayanya jelas lebih mahal dibandingkan mengendarai motor milik sendiri. Apalagi, dengan kenaikan harga BBM, angkutan umum pun ikut-ikutan menaikkan tarif penumpang. Efek berantai yang juga nyata adanya.
Belum lagi bicara efek berantai kenaikan BI Rate yang berdampak pada kredit usaha kecil menengah maupun kepemilikan rumah. Akankah rakyat kecil makin susah mendapatkan akses pendanaan dari perbankan serta memiliki rumah yang layak huni?
Inilah masa pembuktian pemerintahan Presiden Jokowi, apakah pengalihan subsidi itu tepat guna atau hanya malah menumbuhkan dan menambahkan rakyat kecil baru. Mereka yang semula berada di kelas menengah, apakah bakal turun kasta menjadi kelas bawah karena ketakmampuan mereka menjangkau barang-barang kebutuhan pokok yang harganya meroket mengikuti efek berantai kenaikan harga BBM?
Apa pun kebijakan yang diambil, pemerintah jangan sampai mengorbankan rakyat kecil. Kesengsaraan yang selama ini mereka rasakan jangan sampai makin bertumpuk dan bertubi-tubi mereka rasakan. Jangan sampai pula kebijakan pemerintah malah menguntungkan segelintir elite atau pihak asing. Buktikan kebijakan mencabut subsidi BBM tak menyengsarakan rakyat! Buktikan pengalihan anggaran itu benar-benar untuk pembangunan. Mari sama-sama kita tunggu aksi konkret selanjutnya. n
Ikuti Whatsapp Channel Republika