MEDAN — Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, memiliki visi mengenai ketersediaan tempat tinggal. Jokowi tidak akan mengutamakan kebijakan menggusur rakyat, sedangkan Prabowo menjanjikan penurunan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) menjadi lima persen.
Jokowi mengatakan, pemerintah yang baik, yakni pemerintah yang tidak selalu mengutamakan kebijakan untuk menggusur rakyat yang dianggap dapat menghambat program pembangunan. “Jadi, yang diutamakan adalah menggeser, bukan menggusur,” katanya ketika bertemu tokoh masyarakat Sumatra Utara di Medan, Selasa (10/6).
Jokowi mengatakan, pemerintah harus menghadirkan solusi ketika ingin merealisasikan berbagai program pembangunan yang direncanakan dengan matang, namun harus berhadapan dengan rakyat. Solusi yang perlu dilakukan pemerintah, yaitu mencari tempat untuk merelokasi warga jika ingin menerapkan kebijakan pengalihan. “Kalau menggeser, harus ada solusi,” ujarnya.
Ia mengatakan, dengan adanya kebijakan relokasi, masyarakat yang akan dipindahkan dari satu lokasi dapat menerima kebijakan pemerintah karena tidak mengalami kehilangan tempat. Jokowi mengklaim kebijakan menggeser bukan menggusur itu sudah berhasil diterapkan di Jakarta, seperti pedagang di Tanah Abang dan Waduk Pluit.
Kebijakan merelokasi juga akan dilakukan untuk korban erupsi Gunung Sinabung yang berlokasi di dekat wilayah rawan bencana. Jokowi menyatakan, pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung harus segera direlokasi karena pengungsi sudah terlalu lama di pengungsian.
Selain itu, tempat pengungsian yang disediakan sudah siap ditempati, ujar Jokowi, saat mengunjungi pengungsi Sinabung di Masjid Agung Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Selasa. “Semua warga sudah setuju, tempat relokasi juga sudah ada, hanya pelaksanaannya yang harus dilakukan secepat-cepatnya. Saya rasa persoalan ini mudah kalau ada kemauan,” katanya.
Jika Jokowi menerangkan solusi mengenai tempat tinggal untuk warga yang terkena pembangunan atau ancaman bencana alam maka Prabowo mengenai tempat tinggal untuk masyarakat secara umum. Prabowo menjanjikan bunga kredit KPR hanya sebesar lima persen melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Cara ini untuk mengurangi kebutuhan rumah yang belum terpenuhi (backlog) sekitar 15 juta unit. “Sekarang, kan 7,25 persen (ditetapkan Kementerian Perumahan Rakyat),” ujar Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Bidang Ekonomi Harry Azhar Azis dalam diskusi bertajuk “Siapa Capres Paling Peduli Sektor Perumahan” di Jakarta.
Harry menerangkan, penambahan anggaran harus dilakukan untuk menurunkan bunga menjadi lima persen. “Kalau sekarang Rp 2 triliun mungkin sekitar Rp5 triliun,” katanya. Ia menambahkan, Prabowo juga bakal menghapus program pembatasan rumah tapak yang diwacanakan Kemenpera.
Terkait mengurangi backlog, Harry mengungkapkan, Prabowo akan menurunkan tiga juta setiap tahunnya. Sehingga, katanya, permasalahan backlog akan teratasi dalam jangka waktu lima tahun. Prabowo juga akan membuat 2.000 tower untuk perumahan.
Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch Ali Tranghanda menilai rencana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. “Semua bisa bicara angka, ketika angkanya kecil lima persen, tapi kalau anggarannya nol koma persen kan kontraproduktif, artinya minimal anggaran pemerintah lebih dari itu,” ujarnya. rep:halimatus sa'diyah/antara ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika