Dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perjuangan untuk memberikan hak menggunakan jilbab bagi polwan secara keseluruhan belum menunjukkan titik terang. Kebijakan yang sempat dijanjikan mantan kapolri Jenderal (Purnawirawan) Timur Pradopo dan Kapolri Jenderal Sutarman tersebut tak kunjung mewujud dalam regulasi yang bisa menjadi payung hukum. Berikut janji masing-masing kubu capres-cawapres terkait pemenuhan hak tersebut.
***
Hak Seluruh Instansi
Anggota Dewan Pakar Timses Prabowo-Hatta, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, jika capres-cawapres yang diusung Koalisi Merah Putih itu terpilih, dia yakin hak berjilbab untuk polwan akan diberikan. Sebab, pasangan Prabowo-Hatta menjanjikan, negara harus menjamin kebebasan warganya dalam menjalankan keyakinan masing-masing sesuai agama yang dipeluk. “(Berjilbab) itu hak asasi. Polwan harus diberikan haknya untuk menjalankan keyakinan mereka,” kata Hidayat, Kamis (5/6).
Menurutnya, hak berjilbab juga harus diterapkan di semua instansi pemerintahan, bukan hanya kepolisian. Di antaranya, TNI, Polri, PNS, atau yang lain. Sebab, kata dia, berjilbab tidak akan pernah mengganggu profesionalitas perempuan dalam bekerja.
Justru mereka akan merasa semakin nyaman dan tenang saat menjalani pekerjaannya karena telah memenuhi kewajibannya. “Jadi, tidak hanya untuk polisi. Kita akan terus mendorongnya di semua instansi karena itu bagian dari hak asasi,” ujarnya.
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fadli Zon, menilai, penggunaan jilbab bagi polwan seharusnya tidak menjadi persoalan. “Harusnya sih itu bisa. Itu masalah keyakinan beragama. Bagi mereka yang mau menerapkan seharusnya diberi keleluasaan, kelonggaran,” kata dia, Rabu (4/6).
Di Indonesia, polwan di Polda Aceh sudah menggunakan jilbab. Menurut Fadli, itu bisa menjadi contoh bagi polwan lain yang ingin menggunakan haknya mengenakan jilbab. Fadli pun menilai, ke depan polwan patut untuk diberikan keleluasaan menggunakan jilbab sesuai dengan keyakinannya.
Bukan hanya di Indonesia, menurut Fadli, polwan di negara lain pun ada yang menggunakan jilbab. Sehingga, ia menilai, penggunaan jilbab itu bukan suatu masalah. “Saya kira tidak ada masalah. Di beberapa negara sudah biasa dilakukan, asal tidak mengganggu kinerjanya. Itu yang penting,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu. n rep:Irfan Fitrat/c30 ed: fitriyan zamzami
BOX QUOTE:
“Jadi tidak hanya untuk polisi. Kita akan terus mendorongnya di semua instansi karena itu bagian dari hak asasi.” Hidayat Nur Wahid
***
Tergantung Kepolisian
Kubu Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menjanjikan, jika terpilih nanti siap mendorong Polri untuk segera mengesahkan penggunaan jilbab polisi wanita (polwan). Hal tersebut dinilai merupakan hak asasi seorang perempuan dalam menjalankan ketentuan agama yang dianutnya.
Kendati demikian, dorongan tersebut tergantung tuntutan dan regulasi padaq jajaran kepolisian. Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Sarifudin Sudding, mengatakan, akan ada sinkronisasi kebijakan kalau memang jilbab merupakan tuntutan para polwan dan ada aturan yang di instansi tersebut maka pihaknya siap mendorong Polri.
“Pastinya kami akan mengkaji rencana peraturan itu, kalau memang kebutuhan mereka, akan kami dorong untuk diimplementasikan,” kata Sarifudin, Kamis (12/6). Menurutnya, Polri tak punya alasan membatasi jilbab karena busana tersebut tak menganggu kinerja kepolisian.
Sarifudin menegaskan, Jokowi-JK dinilai akan mendasari kebijakan tersebut selama sesuai dengan aturan dan ada kebijakan dasar yang dapat dipertimbangkan. “Apa pun itu, untuk Polri dan TNI, selama ada kebutuhan dan peraturannya, siap kami dorong,” ujar dia.
Juru Bicara Tim Pemenangan Jokoei-JK lainnya, Abdul Kadir Karding, menambahkan, sebagai calon pemimpin mendatang, Jokowi-JK pasti akan meminta Polri untuk membuka ruang kebijakan jilbab itu. Sebab, dia menilai, itu masalah hak asasi manusia.
Tak hanya soal izin bagi polwan untuk berjilbab, sejumlah kebijakan lainnya yang diupayakan nanti di kabinet kepemerintahan Jokowi-JK, menurut dia, akan membentuk nilai-nilai keagamaan yang kuat sehingga menjadi sistem.
Ia menegaskan, yang utama adalah peraturan-peraturan yang dibuat sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. Kebijakan-kebijakan itu tak harus mengikuti hukum agama secara formal. “Saya lebih melihat, bagaimana membentuk nilai yang baik dari unsur agama, lalu diterapkan. Bukan hanya menganut sistem beragama, tapi nilainya tidak berlaku,” kata Karding.
BOX QUOTE:
“Pastinya kami akan mengkaji rencana peraturan itu, kalau memang kebutuhan mereka, akan kami dorong untuk diimplementasikan.” Sarifudin Sudding.
rep:Andi Mohammad Ikhbal ed:fitrian zamzami
RALAT:
Dalam rubrik ini, edisi Rabu (11/6), Abdul Wahid Maktub ditulis sebagai anggota tim sukses Jokowi-JK. Mestinya yang bersangkutan ditulis sebagai ketua DPP PKB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika