PALEMBANG -- Kampanye negatif hingga hitam kerap mewarnai pemilihan umum. Kedua calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, pun merasa menjadi korban kampanye hitam pada Pemilihan Presiden 2014.
Prabowo menyatakan, dia kerap menjadi sasaran, terutama terkait dengan hak asasi manusia (HAM) dan isu pemecatan dari kemiliteran. Sedangkan, Jokowi mengaku sering diserang mengenai isu penghapusan tunjangan sertifikasi guru, beras miskin, latar belakang agama, pengadaan bus Transjakarta, dan presiden boneka.
Prabowo dan Jokowi pun menanggapi isu-isu yang menyerang keduanya ketika melakukan kampanye pada Kamis (12/6). Di Palembang, Sumatra Selatan, Prabowo mengklarifikasi dokumen yang diduga surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP).
Prabowo mengatakan, dia tidak pernah lari selama 16 tahun. “Saya bertanggung jawab. Ke DKP saya bertanggung jawab. Sesudah DKP ada Mahkamah Kemiliteran. Sudah ada proses, yang saya kira rakyat juga tidak mudah dihasut,” kata mantan panglima Kostrad itu.
Namun, dia merasa heran mengapa isu tersebut mengencang pada pilpres kali ini. Padahal, dia sudah beberapa kali mencalonkan diri menjadi pemimpin. Pada 2009, Prabowo menjadi cawapres Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. “Waktu itu kok enggak dipersoalkan yah,” kata dia.
Prabowo pun mengaku tidak akan melayani kampanye hitam dan menyerahkan sepenuhnya pada rakyat untuk membuat keputusan. “Saya selalu mengatakan bahwa kalau ada pihak yang melakukan kampanye hitam, kemungkinan dia tidak percaya diri,” ujar dia.
Jokowi mengklarifikasi berbagai isu yang menerpanya ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jokowi menyatakan, dia tidak akan menghapus tunjangan sertifikasi guru dan raskin.
Dalam kasus dugaan korupsi bus Transjakarta, Jokowi menyatakan, tidak terlibat karena pengadaan dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Untuk sebutan presiden boneka, Jokowi menyatakan, hal tersebut tidak mungkin terjadi karena sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Sehingga, Jokowi akan memanfaatkan wewenang sebagai presiden dengan baik untuk menentukan kabinet.
“Kalau mau kasih usul, silakan, siapa saja boleh. Tapi, nanti yang memutuskan adalah presiden sebagai pemimpin negara. Pemimpin itu harus tegas. Artinya, berani membuat keputusan dan berani mengambil risiko. Itulah artinya tegas,” ujar Jokowi.
Dia juga menyatakan sudah naik haji pada 2003 dan umroh beberapa kali. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak mendengarkan isu-isu negatif mengenai dirinya. “Isu atau fitnah itu muncul karena ada oknum-oknum yang mencoba mencari kesalahan saya, tapi tidak berhasil menemukannya,” kata dia.
rep:irfan fitrat/muhammad akbar waijaya/antara ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika