JAKARTA — Pemerintahan mendatang perlu fokus pada pemerataan pelayanan kesehatan di berbagai daerah yang terdapat di Tanah Air. Termasuk, daerah perbatasan dan terpencil harus mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
"Baik untuk masalah kuratif (pengobatan) maupun preventif (pencegahan)," kata Wakil Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) Ari Fahrial Syam, Senin (16/6). Pemerataan pelayanan kesehatan ini termasuk distribusi tenaga kesehatan.
Ari mengatakan, keterbatasan peralatan dan tenaga terampil selalu menjadi hal utama sehingga pasien tidak bisa ditangani dengan optimal. "Masalah kesehatan tidak melulu harus dilimpahkan kepada daerah. Pemerintah pusat harus terus berperan besar untuk mengurus masalah kesehatan," kata dia.
Menurut Ari, persoalan kesehatan merupakan masalah ketahanan negara. Ada dua tantangan besar kesehatan yang harus menjadi prioritas. Di bidang preventif, yaitu menghidupkan budaya hidup sehat masyarakat yang mengurangi konsumsi gula, mengurangi konsumsi rokok, dan tetap berolahraga.
Untuk bidang pelayanan kesehatan, lanjutnya, tenaga dan fasilitas kesehatan harus merata. Pendistribusian tenaga spesialis, khususnya empat besar (dokter spesialis anak, dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis bedah, dan dokter spesialis penyakit dalam), ke seluruh kabupaten dan kotamadya.
Hal itu bisa terwujud jika ada insentif yang besar, baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Sehingga, ada spesialis yang bekerja di kabupaten dan kotamadya, khususnya petugas kesehatan yang bersedia untuk bekerja di wilayah Indonesia bagian timur.
"Standar pelayanan di level pelayanan primer (puskesmas) sama di seluruh pelosok Indonesia. Begitu pula standar pelayanan sekunder, baik di RSUD kabupaten maupun kotamadya, harus sama di seluruh Indonesia," ujar dia.
Pada debat calon presiden di Hotel Gran Mulia, Jakarta, Ahad (15/6), capres nomor urut satu, Prabowo Subianto, bertekad menaikkan gaji dokter, perawat, dan tenaga medis untuk memperbaiki layanan di bidang kesehatan. Dia mengatakan, akan menutup kebocoran dan amankan uang negara, selanjutnya diinvestasikan kepada kesehatan dan pendidikan.
Capres nomor urut dua, Joko Widodo, menyatakan mengoptimalkan kembali kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Untuk menekan angka kematian ibu yang naik dan layanan kesehatan, Jokowi memperkenalkan Kartu Indonesia Sehat.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, Kartu Indonesia Sehat menunjukkan Jokowi-JK berupaya memanusiakan manusia Indonesia. Jokowi-JK juga berencana meluncurkan Kartu Indonesia Pintar.
"Ke depannya, secara umum Jokowi berusaha merealisasikan visi misi dan program pemberdayaan kelas menengah bawah," ujar Ferry. Program lainnya, kata Ferry, yaitu dengan memperbaiki pasar-pasar tradisional, pembenahan pedagang kaki lima, peduli kepada pelaku industri ekonomi kreatif, dan pembangunan infrastruktur di daerah agar aktivitas ekonomi berjalan lancar. antara ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika