JAKARTA -- Calon presiden nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal DKI Jakarta dari partai peserta koalisi. Pertemuan tersebut untuk membahas penurunan elektabilitas Jokowi di Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut digelar di Posko Pemenangan Jokowi di Jalan Borobudur Nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah kader partai yang hadir, di antaranya,
Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta Boy Sadikin, Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Muhammad Ongen Sangaji, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari PDIP Prasetyo Edi Marsudi, dan sejumlah kader partai peserta koalisi lainnya.
Dalam rapat itu, Jokowi mengatakan bahwa elektabilitasnya di Jakarta terus menurun. "Saya sendiri juga kaget," tutur gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut yang mengenakan kemeja kotak-kotak, Senin (16/6).
Padahal, sebelum pencapresan, tingkat keterpilihannya di Ibu Kota pernah mencapai 74 persen. Dia menduga, hal itu terjadi karena masyarakat sudah mulai termakan kampanye hitam.
Jokowi lantas memerintahkan pada seluruh kader partai peserta koalisi untuk mulai bergerak agar bisa meraih kembali suara yang sudah hilang.
Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Boy Sadikin mengatakan, isu kampanye hitam di kalangan warga Jakarta memang cukup kuat hingga menyebabkan elektabilitas Jokowi merosot. Selain itu, menurut dia, sebagian warga tak menginginkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur menggantikan Jokowi. "Saya tidak berbicara sara, tapi faktanya memang seperti itu," ucap Boy.
Apalagi, sambung dia, saat ini pihak lawan banyak memasang spanduk bertuliskan 'Prabowo Presiden, Jokowi Gubernur.’
Pengamat politik, Burhanudin Muhtadi, menilai, kampanye hitam dan negatif merusak elektabilitas capres nomor urut dua Joko Widodo. Dua model kampanye itu berpengaruh terhadap elektabilitas calon presiden nomor urut dua tersebut.
Ia mencontohkan kampanye hitam melalui tabloid Obor Rakyat yang akhirnya ramai diperbincangkan di media sosial. Menurutnya, masyarakat memahami siapa sebenarnya Jokowi sebagaimana digambarkan tabloid itu.
Burhanudin juga memaparkan, isu sara yang dialamatkan kepada Jokowi membahayakan konstruksi kebinekaan. "Bagi masyarakat kelas menengah bawah yang mengganggap isu etnik dan agama penting itu menjadi berdampak. Meskipun, faktualnya sama sekali tidak," ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Burhanudin, kampanye negatif yang dialamatkan kepada Prabowo justru tidak berpengaruh terhadap elektabilitas. Menurut Burhanudin, kampanye negatif terhadap Prabowo terkait dengan isu hak asasi manusia (HAM). "Penculikan aktivis, pelanggaran HAM, menurut saya, ada dasarnya, ada rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Sayangnya, masyarakat tidak mengganggap penting," kata Burhanudin.
rep:halimatus sa'diyah/erdy nasrul ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika