JAKARTA — Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bisa kalah dalam pertarungan Pemilihan Presiden 2014 apabila tidak berjuang mendongkrak elektabilitasnya. Sebab, beberapa lembaga survei melansir elektabilitas Jokowi-JK menurun, sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meningkat
"Jokowi bisa kalah kalau tidak melakukan apa-apa," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi, dalam Seminar "Memilih Presiden yang Pro Kelestarian Lingkungan dan HAM" di Jakarta, Rabu (18/6).
Menurut Burhanuddin, Jokowi akan membutuhkan energi luar biasa untuk mendongkrak elektabilitas. Sebab, mendongkrak tren elektabilitas yang menurun jauh lebih sulit ketimbang untuk menaikkan elektabilitas dari bawah ke atas. "Tim Jokowi butuh energi tiga kali lipat," ujarnya.
Burhanuddin menyatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan elektabilitas Jokowi melemah. Pertama, Jokowi diidentikkan sebagai pemimpin jujur dan dekat dengan rakyat, sedangkan Prabowo dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dianggap sebagai pemimpin yang tegas dan berwibawa. Padahal, hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan jumlah masyarakat yang menginginkan pemimpin jujur semakin berkurang.
Pada 2013 menunjukkan 60 persen masyarakat memilih pemimpin jujur, namun pada 2014 menjadi 40 persen. "Saat ini, masyarakat cenderung memilih berdasarkan persepsi terhadap capres," katanya.
Kampanye hitam efektif menurunkan elektabilitas Jokowi. Kampanye hitam yang menyerang Jokowi, seperti keturunan Tionghoa dan Kristen serta anti-Islam. Sebaliknya, elektabilitas Prabowo tidak terganggu dengan isu pelanggaran HAM.
Jokowi pun menyadari elektabilitasnya mengalami penurunan. Ia terus melawan kampanye hitam yang dialamatkan kepadanya. Di Lapangan Panahan Universitas Majalengka di Majalengka, Jawa Barat, Rabu, calon presiden nomor urut dua itu juga mengajak masyarakat untuk bergotong-royong bersama memenangkannya dan JK pada Pilpres 9 Juli mendatang.
Jokowi mengatakan, masyarakat bertugas memberitahukan para tetangga bagaimana figur dan komitmen pasangan Jokowi-JK untuk membangun Indonesia selama lima tahun ke depan. "Kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua mau bergotong royong dan kompak untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK maka Insya Allah akan menang," ujarnya.
Pada kampanye kemarin, Jokowi juga menepis anggapan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) menyontek program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sudah berlangsung sekarang ini. Jokowi menegaskan, KIS beda dengan BPJS. "BPJS itu badannya, KIS programnya, sistem," katanya.
Jika Jokowi-JK berjuang agar elektabilitasnya tidak terus turun, pesaingnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mendapat tambahan dukungan dari Fraksi Partai Demokrat di DPR RI pada awal pekan ini. Sebanyak 115 dari 148 anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR, Senin (16/6), menyatakan mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Ini menandakan masuknya mesin politik Partai Demokrat ke pasangan itu. Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, mengatakan, fraksinya mendukung Prabowo-Hatta tanpa kontrak politik.
Menurutnya, dukungan tersebut murni berlandaskan keinginan anggota fraksi. Nurhayati menyatakan, target jumlah suara yang akan didulang pasangan Prabowo-Hatta pascadeklarasi pasti sangat signifikan dan merata di seluruh provinsi.
"Dukungan yang diberikan tidak terjadi tiba-tiba, namun melalui proses sejak 20 Mei dan paparan visi misi Prabowo dirasakan cocok oleh 115 anggota DPR Partai Demokrat yang memberikan dukungannya," ujar Nurhayati.
Pascadeklarasi, ia melanjutkan, anggota Fraksi Demokrat langsung turun ke daerah masing-masing dan menyosialisasikan pasangan Prabowo-Hatta kepada masyarakat. "Saya terkesan dengan komitmen Prabowo yang akan meneruskan program-program pro-rakyat SBY," katanya.
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menyatakan, dukungan anggota DPR Fraksi Demokrat memang harus direalisasikan dengan mengoptimalkan mesin partai untuk pemenangan Prabowo-Hatta. "Penerbitan instruksi dari DPP kepada pengurus di daerah bisa menjadi salah satu cara yang ditempuh.rep:halimatus sa'diyah/antara ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika