Kondisi pertahanan nasional dinilai perlu ditingkatkan, terutama di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Menjelang Pilpres 9 Juli 2014, diharapkan presiden terpilih mampu meningkatkan sistem pertahanan nasional Indonesia. Berikut cuplikan wawancara wartawan Republika dengan peneliti Bidang Perkembangan Politik Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego.

Seperti apa kondisi pertahanan nasional di Indonesia saat ini?

Indonesia sebagai bangsa besar punya wilayah yang cukup luas juga berbatasan dengan beberapa negara. Sehingga, Indonesia harus siap menghadapi segala kemungkinan di semua wilayah. Sebetulnya, kondisinya biasa saja kecuali di wilayah perbatasan. Indonesia cukup dekat dengan Malaysia terkadang punya masalah.

Seperti apa persoalan pertahanan nasional di perbatasan yang dihadapi Indonesia?

Dengan Malaysia sering ada masalah. Seperti, Malaysia membangun pos pertahanan mereka di wilayah yang menurut kita bukan wilayah Malaysia. Soal kapal-kapal Malaysia yang masuk ke perairan Indonesia dan nelayan Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia. Lalu, ada kelompok separatis atau kelompok yang memisahkan diri di Papua yang mengganggu serta adanya Organisasi Papua Merdeka. Itu termasuk hal-hal yang cukup rutin menggerogoti ketahanan nasional RI.

Bagaimana langkah pemerintah dalam menghadapi persoalan pertahanan di wilayah perbatasan?

Ini termasuk persoalan bilateral. Yang harus diutamakan, ya, diplomasi, bukan perang. Karena cukup banyak konflik-konflik perbatasan di Asia Tenggara, seperti Cina dan Vietnam. Saya kira Indonesia paling banyak memiliki persoalan di wilayah perbatasan. Selain diplomasi juga membangun pertahanan dengan menempatkan pasukan kita di wilayah perbatasan. Solusi tradisional dengan pertahanan militer (TNI). Selain itu, ada solusi nontradisional atau nonmiliter, seperti bidang ekonomi untuk mengatasi pencurian ikan di laut.

Bagaimana kondisi masyarakat di wilayah perbatasan darat, seperti Kalimantan Barat yang dekat dengan Malaysia?

Memang cukup beda antara Jawa dan Kalimantan. Sehingga, kesadaran masyarakat tentang batas-batas negara harus dimiliki. Harus disosialisasikan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Sejauh mana isu pertahanan nasional disampaikan di bangku sekolah?

Sejak dulu sudah ada dan sudah disampaikan. Tapi, mungkin pemerintah kurang memberi teladan sehingga masyarakat kurang memiliki kepercayaan dengan pemerintah.

Sejauh mana pengaruh isu pertahanan nasional dengan pemilihan presiden saat ini?

Sebetulnya tidak ada hubungan khusus. Karena kondisi pertahanan juga biasa saja dan masalah-masalah di perbatasan sudah sering terjadi.

Kenapa sampai komisi pemilihan umu (KPU) menjadikan isu pertahanan nasional ke dalam tema debat capres-cawapres?

Karena memang di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terdapat politik luar negeri, sehingga harus disinggung agar mengetahui sejauh mana pemahaman kedua kandidat soal pertahanan nasional.

Apa harapan Anda terhadap presiden terpilih dan pemerintah yang akan datang?

Saya kira saya sudah menyampaikannya bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat luas yang pertahanannya harus selalu ditingkatkan. Beda dengan Singapura yang wilayahnya lebih sempit. Bagi pemerintah yang akan datang, pertahanan nasional harus ditingkatkan dalam militer. Tapi tidak cuma militer, sumber daya manusia (SDM) juga harus dilibatkan. Selain itu juga harus melibatkan pemerintah daerah. Militer merupakan alat utama sistem pertahanan. Sedangkan, sarana prasarana harus dikaitkan dengan kemampuan daya beli pemerintah dan kemampuan memelihara alutsista. Semua ini harus terus ditingkatkan. rep:c87 ed: eh ismail

Ikuti Whatsapp Channel Republika