JAKARTA --- Kedua calon presiden (capres) sudah beradu visi dalam debat ketiga bertema politik internasional dan ketahanan nasional, Ahad (22/6) malam. Namun, tema debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tadi malam dinilai tak banyak memengaruhi preferensi pemilih dalam menentukan pilihannya.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, isu politik internasional serta pertahanan dan ketahanan nasional bukanlah isu seksi yang bisa memengaruhi para pemilih. Apalagi, bagi mereka yang sudah mantap menentukan pilihannya pada saat pemungutan suara 9 Juli mendatang. "Pengaruhnya tidak akan besar oleh debat ini," kata Burhanuddin kepada Republika, Ahad (22/6).
Dia melanjutkan, dua isu yang saat ini paling menarik perhatian masyarakat adalah ekonomi dan penegakkan hukum atau korupsi. Debat antarkandidat yang mengusung tema ekonomi dan penegakkan hukum atau korupsi saja terbukti tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap pemilih. "Apalagi ini yang kesannya jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat, soal politik internasional, pasar bebas, tentu tidak banyak pemilih yang mendasarkan pilihannya setelah melihat debat ini," kata Burhanuddin.
Pemerhati sejarah militer dari LPMM Tan Malaka, Erwin Jose Rizal, mengatakan, selama ini, kedua capres yang ada, yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo, belum banyak mengedepankan isu-isu pertahanan keamanan nasional dalam kampanye-kampanye mereka. Padahal, isu pertahanan dan keamanan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi suatu negara.
"Bagi sebuah negara, isu hankam ini tidak kalah penting dari isu ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial," ujar Erwin.
Menurut Erwin, dalam kampanye-kampanyenya, kedua capres lebih mengedepankan isu yang bersifat populis, seperti kesejahteraan ekonomi dan pendidikan. Pilihan praktis kampanye capres tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan pragmatis kedua capres dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014. "Dalam konteks ini, mereka hanya ingin mengadopsi dan menggaet suara terbanyak," ujar Erwin.
Seharusnya, kata Erwin, kedua capres juga memberikan pandangan komprehensif kepada masyarakat soal konsep pertahanan dan keamanan nasional yang dimilikinya. Apalagi, dalam era globalisasi seperti sekarang ini, konsep kesejahteraan ekonomi yang memukau tidak akan berarti banyak tanpa dibarengi konsep pertahanan keamanan yang komprehensif.
"Karena itu, saya kira KPU tepat memutuskan mengusung tema keamanan dan pertahanan agar tetap dibicarakan secara terbuka oleh para capres. Masyarakat juga perlu tahu konsep mereka," katanya.
Erwin berharap, ke depan, capres juga bisa lebih banyak menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai sejumlah isu politik internasional, seperti konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan dua negara besar, yakni Cina dan Jepang. Menurut Erwin, konflik perebutan Laut Cina Selatan berpengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi kawasan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sebab, ekspor-impor Indonesia masih banyak mengandalkan perairan laut dari Selat Malaka hingga perairan Pasifik Laut Cina Selatan. "Gangguan di Laut Cina Selatan akan berpengaruh terhadap stabilitas di kawasan Selat Malaka," ujar dia.
Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menyatakan, isu pertahanan dan ketahanan nasional seharusnya dimaknai secara luas. Isu pertahanan nasional bukanlah semata-mata menyangkut kedaulatan bangsa dan pertahanan militer.
Menurut Qodari, Indonesia menghadapi persaingan global dari bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kekuatan ekonomi haruslah menjadi hal utama yang harus ditingkatkan. Kuatnya pertahanan ekonomi akan berdampak langsung pada kemampuan pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) sebuah bangsa.
"Indonesia akan disegani bukan karena senjata, tapi ketahanan ekonomi yang kuat. Jadi, pertahanan dan ketahanan tidak terbatas pada pengertian konvensionalnya saja," kata Qodari.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, acara debat capres pasti akan memengaruhi preferensi pemilih terhadap capres."Terutama pemilih pada level pemilih mengambang (swing voters), khususnya yang berdomisili di perkotaan." rep:muhammad akbar wijaya/c30/c83/c87 ed: eh ismail