JAKARTA — Staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bidang ekonomi dan pembangunan, Firmanzah, menyatakan tantangan presiden terpilih bakal semakin kompleks, baik dari dalam maupun luar negeri. Karena itu, siapa pun yang terpilih harus berhati-hati membuat program 100 hari.
Firmanzah menyatakan, prinsip kehati-hatian itu khususnya terkait dengan keuangan negara pada APBN 2014 dan 2015. "Pasar bebas ASEAN atau ASEAN community dengan berbagai konsekuensinya akan diberlakukan mulai Desember 2015," kataNYa dalam diskusi "Pilar Negara: Kabinet Pasca Pilpres 2014" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (23/6).
Mantan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menjelaskan, setelah dilantik pada 21 Oktober 2014, presiden terpilih sudah harus menghadapi pertemuan kepala negara dari 20 negara kekuatan ekonomi dunia (G20) di Australia pada November 2014. Kepala negara yang hadir, antara lain, dari Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Rusia, dan Cina.
Apalagi dalam forum internasional, kata Firmanzah, presiden tidak didampingi siapa pun sehingga harus mampu berbicara dan menjelaskan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan kawasan. "Di mana pimpinan negara akan berbeda pendapat sesuai kepentingan negaranya masing-masing," ujarnya.
Ia menambahkan, pada 2015 Amerika Serikat juga akan mengurangi capital out flow atau uang keluar sehingga presiden terpilih harus mampu mengantisipasi hal ini. Selain itu, kata Firmanzah, tantangan dari dalam negeri, yakni presiden harus terus berusaha mengurangi BBM bersubsidi untuk efisiensi keuangan negara.
Presiden terpilih, Firmanzah mengungkapkan, harus membentuk kabinet profesional, yang bisa mewujudkan janji-janji politiknya selama debat capres. "Merealisasikan visi misi ke dalam program pembangunan tersebut tidak semudah berkampanye. Presiden harus membentuk kabinet kerja keras tapi lebih persuasif," katanya.
Pembicara lainnya pada diskusi tersebut, yakni peneliti senior bidang politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro dan Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari. Siti menyarankan presiden terpilih berani membentuk kabinet ramping. "Beberapa kementerian yang tugas pokok dan fungsinya sama atau relatif sama digabungkan atau dikembalikan ke asalnya," ujarnya.
Menurut Siti, tugas-tugas Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dapat dilakukan Kementerian Dalam Negeri. "Pemerintah daerah itu itu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, Kementerian PDT sebaiknya dikembalikan kepada Kementerian Dalam Negeri," kata Siti.
Hajriyanto menyatakan, presiden terpilih hendaknya memiliki keberanian untuk memilih figur-figur terbaik sebagai menteri. "Termasuk menyikapi anggota koalisi partai pengusungnya dan tidak usah takut untuk dilengserkan," ujarnya. Apalagi, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden untuk menempatkan siapa pun sebagai menteri. antara ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika