JAKARTA — Kedua kandidat mengantisipasi kecurangan pada pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) pada Rabu (9/7). Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyiapkan saksi dan satuan tugas (satgas) antikecurangan, sedangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengajak masyarakat melakukan pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS).
Wakil Ketua Bidang Strategi Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, M Romahurmuziy, mengatakan, satgas antikecurangan akan ditempatkan di setiap TPS. "Secara nasional kita siapkan 550 ribu satgas antikecurangan," katanya, Senin (7/7).
Politisi yang akrab dipanggil Romy itu mengungkapkan, satgas antikecurangan ini antara lain, diisi oleh advokat yang tergabung dalam tim pemenangan daerah dan relawan. Ia menerangkan, satgas antikecurangan berbeda dengan saksi. Satgas juga akan ditempatkan di setiap TPS. "Saksi sudah sepenuhnya diisi dari parpol," ujarnya.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menyatakan, pemantauan di berbagai daerah pun terus dilakukan. Termasuk, indikasi praktik politik uang (money politics). Ia menyebut sudah muncul adanya indikasi itu, di antaranya di Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Jakarta Timur.
Ketua Tim Kampanye Nasional Pasangan Capres dan Cawapres Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, juga mengaku menerima laporan maraknya politik uang dan pembagian sembilan bahan pokok. Karena itu, ia meminta aparat keamanan untuk bertindak netral.
"Jangan sampai ada yang membenturkan TNI dan Polri sebagaimana terjadi pada awal reformasi. Saatnya Polri berani bertindak tegas menangkap seluruh pihak yang melakukan politik uang, intimidasi, dan jual beli formulir C6," katanya.
Tjahjo menambahkan bahwa aparat keamanan dituntut berani bersikap lebih tegas dalam melawan berbagai bentuk intimidasi dan politik uang. "Kesadaran rakyat yang berbondong-bondong ke TPS sebagaimana terjadi di luar negeri harus menjadi energi bagi aparat dan pemerintah untuk benar-benar tegas menegakkan hukum demokrasi," ujarnya.
Ia pun mengajak warga masyarakat mengawasi pelaksanaan pilpres di TPS untuk mengantisipasi kecurangan. "Mari kita awasi TPS dengan saksama. Masyarakat, relawan, serta aparat keamanan ikut mengawasi TPS. Kita wujudkan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya," kata Tjahjo.
Menurutnya, pengalaman buruk pada Pemilu Legislatif 9 April lalu tidak boleh terjadi lagi saat Pilpres 9 Juli. Penyelenggara pemilu harus menjamin pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. "Terlalu besar risikonya jika penyelenggara pemilu tidak netral."rep:irfan fitrat/antara ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika