JAKARTA — Masyarakat jangan terprovokasi dengan saling klaim kemenangan yang dilakukan kedua kandidat dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang hanya berdasarkan hasil hitung cepat. Sebab, pemenang pemilihan umum ditentukan oleh perolehan suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Direktur Institut Madani Nusantara Nanat Fatah Natsir mengatakan, hasil hitung cepat hanya sebagai gambaran sementara dan tidak bisa dijadikan rujukan formal yuridis. "Apalagi, dijadikan dasar untuk mendeklarasikan kemenangan," katanya, Kamis (10/7).
Karena itu, kedua pihak harus menunggu hasil ketetapan KPU pada 22 Juli sebelum mendeklarasikan kemenangan. "Jangan melakukan hal-hal yang anarkistis sehingga merugikan kita semua. Kita bersyukur pelaksanaan pilpres berjalan lancar tanpa ada gangguan berarti," ujarnya.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan, saling klaim yang dilakukan kedua pihak merupakan tindakan kekanakan. Karena itu, masyarakat jangan terprovokasi. "Apalagi, bila di kemudian hari sampai bertindak anarkistis," katanya.
Jaringan Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu menyatakan saling klaim kemenangan bisa menimbulkan gesekan dan konflik politik di akar rumput di tengah penghitungan rekapitulasi suara. Karena itu, Jaringan Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu meminta agar capres dan tim sukses menghargai proses demokrasi.
Perwakilan Jaringan Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu Sunanto mengatakan, pasangan capres-cawapres mestinya bersabar menunggu hasil resmi KPU terhadap proses rekapitulasi yang telah berjalan. "Pihak masing-masing harus mengawal proses rekapitulasi yang telah berjalan," ujarnya.
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, mengatakan bahwa klaim kemenangan dari tiap pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada tingkat tertentu wajar dan dapat dimaklumi.
Sebab, ia mengungkapkan, kedua pasangan memiliki dasar keyakinan yang sama, yaitu berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei. Said justru menyoroti adanya perbedaan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei dalam penyelenggaraan Pilpres kali ini.
"Perbedaannya sangat mencolok. Pada pilpres-pilpres sebelumnya, perbedaan hasil hitung cepat biasanya hanya terkait dengan jumlah persentase, tetapi pihak yang menjadi pemenang cenderung sama," katanya.
Menurut Said, perbedaan hasil hitung cepat membuat bingung masyarakat. Sebagian besar masyarakat sudah memahami hasil hitung cepat bukanlah hasil resmi pilpres. Tapi, sebagian publik telanjur percaya hasil hitung cepat tidak akan jauh berbeda dengan hasil resmi KPU.
"Jadi, masyarakat sekarang ini menjadi bertanya-tanya, lembaga mana yang harus mereka percaya," ujarnya.
Ada perbedaan hasil hitung cepat Pilpres 2014 yang dirilis sejumlah lembaga. Ada yang menyatakan kemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun, ada juga yang menyatakan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Berdasarkan hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga, kedua pihak sudah mengklaim kemenangan masing-masing. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, Jokowi-JK dapat dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 versi hitung cepat. Calon presiden Prabowo Subianto mengklaim hal serupa.
Kubu Prabowo-Hatta Rajasa berpendapat bahwa deklarasi yang dilakukan Megawati tidak mencerminkan sikap kenegarawanan karena KPU belum menghitung resmi. Anggota tim sukses Prabowo-Hatta, Saifullah Tamliha, mengatakan, kubu Jokowi-JK mendeklarasikan kemenangan untuk memengaruhi opini masyarakat.
Menurut JK, bukan hanya Megawati yang menggunakan hasil hitung cepat untuk menyatakan kemenangan. Ia menyebutkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengucapkan selamat kepada Jokowi-JK karena menilik hasil hitung cepat. SBY, kata JK, juga menyampaikan pesan untuk menjaga situasi agar tetap aman pascapemilihan. rep:erdy nasrul/andi mohammad ikhbal/dyah ratna meta novia/antara ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika