JAKARTA — Forum Silaturahim Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar se-Indonesia menolak wacana percepatan musyawarah nasional (munas) partai berlambang pohon beringin itu. Mereka akan mempertahankan jabatan Aburizal Bakrie (Ical) selaku Ketua Umum hingga 2015.
Ketua Forum Silaturahim DPD I Golkar Ridwan Bae mengatakan, mayoritas pengurus DPD I Golkar masih solid mendukung Ical sebagai Ketua Umum Golkar hingga 2015. Ia membantah informasi yang menyebut pengurus DPD I Golkar ingin munas dipercepat untuk melengserkan Ical. "Itu informasi sesat. Kami DPD I se-Indonesia mengedepankan kebersamaan," kata Ridwan saat dihubungi Republika, Senin (14/7).
Ridwan menengarai wacana mempercepat munas datang dari kader-kader yang ingin memperjuangkan kepentingan pribadi daripada partai. Dengan melengserkan Ical mereka berharap bisa mendapat posisi strategis di parlemen maupun pemerintahan. "Ide mempercepat munas itu reaksi pribadi yang melupakan soliditas partai," ujarnya.
Ketua umum Golkar, kata Ridwan, berwenang menentukan posisi kader di parlemen maupun pemerintahan. Ridwan menengarai desakan melengserkan Ical tidak lepas dari ambisi sejumlah kader yang ingin meraih posisi penting di DPR. "DPR dilantik bulan Oktober. Dari situ ada penentuan jabatan pimpinan DPR, komisi, alat kelengkapan. Penentuan jabatan itu merupakan kewenangan ketum," katanya
Ridwan Bae mengkritik sejumlah tokoh Golkar yang terus menghujat Ical. Ridwan menilai tokoh-tokoh yang terus menyalahkan Ical tidak berkontribusi nyata terhadap partai selama lima tahun terakhir. "Dengan tidak mengurangi rasa hormat, ke mana Ginandjar (Kartasasmita), ke mana Yorrys (Raweyai) selama ini? Jangan bilang Ical gagal kalau tidak melakukan apa-apa," ujar Ridwan.
Menurutnya, kegagalan Golkar mengusung capres-cawapres sendiri di Pemilu Presiden 2014 tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Ical. Ridwan menyatakan selama ini Ical sudah berjuang membesarkan Golkar.
Sedangkan, tokoh-tokoh yang sekarang mengkritik Ical justru nyaris tidak melakukan apa-apa. "Ical sudah habis-habisan untuk Golkar. Jangan Ical berjuang, yang lain tidur, terus kita tidak bisa jadi capres, Ical disalahkan. Itu tidak adil," katanya.
Ridwan mengajak seluruh kader Golkar bersatu menjaga soliditas partai. Segala perbedaan seyogyanya tidak disampaikan ke publik. "Perbedaan kita cukup di internal, jangan di luar," ujarnya.
Senada dengan Ridwan, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menolak wacana percepatan munas untuk melengserkan Ical dari jabatan Ketum Golkar. Pasalnya, ia mengungkapkan, munas untuk melengserkan Ical baru dilakukan pada 2015. "Sesuai keputusan rekomendasi munas 2009 di Riau, munas selanjutnya dilakukan pada 2015," kata Akbar.
Akbar mengatakan bahwa mandat dari hasil munas hanya bisa digugurkan lewat keputusan munas atau munas luar biasa (munaslub). Sampai sejauh ini, Akbar menilai belum ada hal mendesak bagi Golkar untuk melaksanakan munaslub. "Jadi, karena itu putusan munas yang kita harus laksanakan," ujarnya.
Sesuai dengan AD/ART Partai Golkar, ia menyatakan, munaslub hanya bisa dilaksanakan apabila ada usulan dari sedikitnya 2/3 pengurus DPD I Golkar (tingkat provinsi). Akbar menyatakan sejauh ini belum ada masukan dari pengurus DPD I untuk menggelar munaslub. "Kalau mau mengubah keputusan munas, harus melalui munas juga. Harus ada permintaan dari 2/3 DPD I. Sejauh ini belum ada pengajuan munaslub dari DPD I," kata Akbar.rep:muhammad akbar wijaya ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika