JAKARTA -- Ketidakhadiran elite Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dalam deklarasi Koalisi Merah Putih permanen menuai tanda tanya. Banyak pihak menilai sikap Demokrat itu mencerminkan ketidakseriusan partai yang dibidani Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bergabung dalam koalisi permanen tersebut.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Diponegoro, Yulianto, mengatakan, Partai Demokrat masih ingin menjadi partai penyeimbang di parlemen dengan memainkan kartu truf. "Suara 10 persen Demokrat memang cukup strategis dalam memainkan bandul koalisi di parlemen nantinya," kata Yulianto, Selasa (15/7).
Menurutnya, partai berlambang bintang mercy itu juga masih ingin membuka peluang berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk merapat ke Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Hal itu terlihat ketika wacana internal dari Partai Demokrat yang terkesan setengah hati sejak awal. "Memang posisi yang paling aman ya seperti itu. SBY memang cerdik dalam menempatkan positioning partai," katanya.
Juru bicara Jokowi-JK, Anies Baswedan, mengapresiasi sikap Partai Demokrat yang tak menghadiri deklarasi koalisi permanen Merah Putih. "Karena kita semua melihat kepentingan negara harus berada di atas kepentingan partisan," ujar Anies.
Partai Demokrat (Agung Supriyanto/Republika)
Rektor Universitas Paramadina itu mengatakan, sikap yang ditunjukkan Partai Demokrat tersebut merupakan awal yang baik untuk melakukan kerja sama pada pemerintahan ke depan.
Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie meminta agar ketidakhadiran Partai Demokrat dalam deklarasi Koalisi Merah Putih tidak disalahartikan. "Partai Demokrat mendeklarasikan diri mendukung Prabowo-Hatta," imbuhnya.
Marzuki juga mengatakan, ketidakhadiran elite DPP Partai Demokrat dalam deklarasi pembentukan Koalisi Merah Putih permanen di parlemen karena ingin mendinginkan suasana pasca-Pilpres 9 Juli lalu.
Lagi pula, kata dia, Presiden SBY yang juga selaku ketua umum Demokrat meminta agar situasi kondusif tetap dijaga. "Kita ingin agar suasana terjaga sampai 22 Juli dan diterima dengan baik oleh semua pihak," ujar Marzuki.
Partai Demokrat harus bisa menjaga situasi cooling down yang saat ini mulai terasa. Kader Demokrat di akar rumput juga mengikuti. Mereka tidak ingin ada yang bermain api di tengah situasi yang sangat menentukan, yaitu penantian rekapitulasi KPU.
Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, ketidakhadiran jajaran DPP Partai Demokrat lantaran ada agenda rapat pengawalan suara Prabowo-Hatta. Rapat dilakukan 148 anggota Fraksi Partai Demokrat di seluruh Indonesia. "Itu juga tidak kalah penting," katanya.
Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon, meminta kedatangan Partai Demokrat (PD) yang hanya diwakili Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta Nahrowi Ramli tidak dipersoalkan. Menurutnya, hal itu bukan substansi dari koalisi permanen Merah Putih. "Sekali lagi, nggak usah dipersoalkan yang kayak gini. Kan intinya bukan itu," katanya.
Fadli mengatakan, dalam pidatonya saat penandatanganan piagam kesepakatan koalisi permanen, Nahrowi Ramli menjelaskan bahwa dia utusan resmi Partai Demokrat. Artinya, kata Fadli, Nahrowi Ramli mewakili PD secara institusi.
Menurut dia, persoalan siapa yang datang dalam penandatanganan piagam kesepakatan adalah urusan teknis saja. "Di DPR sudah teken kok. Yang jelas, sudah ada agreement (perjanjian) soal itu (koalisi permanen)," katanya.
Calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, yakin semua pihak dalam Koalisi Merah Putih akan berpegangan pada kesepakatan yang sudah terjalin. "Perjanjian itu sakral. Kita berpikir positif. Kita maju dengan jiwa yang baik, berpikir baik, berikhtiar baik. Saya kira itu intinya," kata dia. n irfan fitrat, muhammad akbar wijaya, andi mohammad ikhbal, c30, c83 red: erdy nasrul, halimatus sa'diyah ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika