JAKARTA -- Kemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Pemilihan Presiden 2014 diprediksi bakal menyebabkan pembentukan tiga faksi di parlemen. Tiga faksi tersebut, yaitu pendukung Jokowi-JK, oposisi, dan netral.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Yulianto memperkirakan Partai Amanat Nasional yang dipimpin Hatta Rajasa bakal bersikap netral di parlemen. PAN mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014.
Kendati demikian, hanya Prabowo yang menyatakan sikap menolak hasil Pilpres 2014. Hatta tidak hadir ketika Prabowo memberikan keterangan. Yulianto menuturkan, ketidakhadiran Hatta, baik sebagain cawapres Prabowo maupun ketua umum PAN, mencerminkan sikap partai yang dipimpinnya di parlemen.
Dia menyatakan, bukan tidak mungkin PAN akan mengambil sikap berbeda dengan Koalisi Merah Putih. "Kemungkinan itu sangat besar terjadi, sehingga ada tiga faksi di parlemen nanti," kata dia, Kamis (24/7).
Menurut Yulianto, Demokrat juga akan bersikap serupa. Sebab, dia menilai, dukungan partai berlambang bintang mercy itu kepada Prabowo-Hatta sampai akhir kampanye tidak tegas alias mengambang.
Yulianto memprediksi, Demokrat dan PAN bakal menjadi faksi penyeimbang. Artinya, tidak berarti oposisi mutlak ataupun pendukung pemerintah secara membabi buta. Dalam posisi ini, sikap partai akan sangat dinamis, bergantung pada isu yang menjadi topik pembahasan. "Sikap di tengah-tengah seperti ini akan jadi pendulum di parlemen," ujar dia.
Jokowi-JK diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Keempat partai tersebut dipastikan bakal mendukung pemerintahan.
Partai-partai pendukung calon yang kalah selayaknya menjadi oposisi pemerintahan. Kendati demikian, koalisi partai pendukung Jokowi-JK hanya memiliki 207 kursi atau menguasai 37 persen. Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memiliki 353 kursi atau 63 persen.
Jokowi pun sudah membuka pintu bagi partai lain yang ingin bergabung. Kemenangan Jokowi-JK membuat adanya perbedaan pendapat dalam partai pengusung Prabowo-Hatta, seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PPP.
Politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, Partai Golkar harus siap seandainya tidak berada dalam pemerintahan. Sebab, kata Akbar, Partai Golkar saat ini sejalan dengan cita-cita reformasi. Kendati demikian, Golkar sudah terpecah sejak awal kampanye Pilpres 2014.
Sebab, JK merupakan kader Partai Golkar. Beberapa politisi Golkar juga mendukung Jokowi-JK. JK juga mengharapkan dukungan dari Partai Golkar. "Karena tidak ada partai yang didirikan untuk menjadi oposisi," ujar JK, Rabu (23/7) malam.
Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menginsyaratkan partainya akan beroposisi di luar pemerintahan. Sikap oposisi Partai Demokrat dilatarbelakangi hasil rampinas Mei 2014. Saat itu, kata Marzuki, mayoritas kader Demokrat ingin agar Demokrat bersikap netral dalam pilpres.
Kendati demikian, Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan mengatakan, partainya siap mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Namun, Demokrat berharap keduanya bersedia melanjutkan program-program Pemerintahan SBY.
Silang pendapat juga terjadi di PPP. Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy menyatakan, PPP mempertimbangkan sikap oposisi. "Kalau kami di luar (pemerintah) ini menjadi ekperimentalisasi dari roh perjuangan partai. Kita siap berada di luar," kata dia.
Kendati demikian, Majelis Syariah PPP menginginkan partai berlambang Ka'bah itu mendukung pemerintah. Tujuannya, memaksimalkan proses peningkatan kesejahteraan dan melanjutkan pembangunan.
Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair telah memberikan amanat untuk mendukung pemerintahan ke depan. "Ini amanah yang harus dijalankan," kata dia.
Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Ahmad Yani juga tidak membantah partainya sedang melakukan komunikasi dengan Jokowi-JK. Bahkan, dia mengatakan, PPP tengah mempersiapkan muktamar untuk membahas langkah politik PPP ke depan pascapenetapan presiden terpilih oleh KPU. rep:mas alamil huda/muhammad akbar wijaya/erdy nasrul/halimatus sa'diyah/antara ed: ratna puspita
***
Memilih Oposisi?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Penetapan ini sekaligus membuat partai-partai pengusungnya berada di dalam pemerintahan.
Lalu, bagaimana dengan partai-partai yang mengusung calon lawan, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa? Partai Golkar, Demokrat, PAN, PKS, dan PPP merupakan partai yang berada dalam pemerintahan selama dua periode terakhir.
Partai pengusung Prabowo-Hatta
1. Partai Golkar. Jumlah kursi di DPR 2014-2019: 91 kursi
- Golkar diperkirakan bakal berbalik mendukung Jokowi-JK. Sebab, JK merupakan kader Partai Golkar.
- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menyatakan Golkar harus siap berada di luar pemerintahan.
2. Partai Gerindra. Jumlah kursi di DPR 2014-2019: 73 kursi
- Gerindra diperkirakan bakal menjadi oposisi.
4. Partai Demokrat. Jumlah kursi di DPR 2014-2019: 61 kursi
- Pendapat politisi Demokrat terpecah.
- Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakan Demokrat akan berada dalam posisi pengritisi.
- Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menyatakan oposisi atau koalisi dengan Jokowi-JK bakal diputuskan oleh partai.
- Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan partai menunggu arahan Susilo Bambang Yudhoyono.
5. Partai Amanat Nasional (PAN). Jumlah kursi di DPR 2014-2019: 49 kursi
- PAN belum mengeluarkan pendapat mengenai posisi partai, apakah tetap bersama Koalisi Merah Putih atau koalisi dengan Jokowi-JK.
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jumlah kursi di DPR 2014-2019: 40 kursi
- Presiden PKS Anis Matta menyatakan PKS tetap bersama Koalisi Merah Putih.
8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jumlah kursi di DPR 2014-2019: 39 kursi
- Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy sudah menyatakan partainya siap berada di luar pemerintahan.
Partai pengusung Jokowi-JK
1. PDI Perjuangan. Jumlah kursi di DPR 2014-2019: 109 kursi
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jumlah kursi di DPR 2014-2019: 47 kursi
3. Partai NasDem. Jumlah kursi di DPR 2014-2019: 35 kursi
4. Partai Hanura. Jumlah kursi di DPR 2014-2019: 16 kursi
Membuka Pintu
"Tidak ada partai yang dibangun untuk oposisi. Oposisi itu kecelakaan. Karena tidak menang, lalu jadi oposisi. Sama kayak Golkar, walaupun kalah sedikit, pasti nanti akan bersama-sama juga," kata Jusuf Kalla di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (23/7) malam.
"Keduanya (Golkar dan Demokrat) baik. Saya kira nanti hanya Gerindra yang oposisi," kata Politisi PDI Perjuangan Eva K Sundari, Kamis (17/7).
Sumber: Pusat Data Republika
Ikuti Whatsapp Channel Republika