JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengklaim masih solid mendukung Aburizal Bakrie hingga tahun depan. Sebanyak 31 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar sudah mengirimkan surat mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) pada 2015.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, ada tiga poin dalam surat dari 31 DPD Partai Golkar. Pertama, mereka sepakat hasil Munas 2009, yakni Munas ke-9 dilakukan pada 2015. "Dan, itu sudah menjadi kesepakatan," kata dia, Ahad (3/8).
Foto:Aditya Pradana Putra/Republika
Sejumlah tokoh lintas generasi Partai Golkar berfoto usai memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (15/7).
Kedua, Idrus menyatakan, partai sepakat Koalisi Merah Putih yang bersifat permanen akan diberlakukan hingga ke daerah. "Bahkan menegaskan kepada saya selaku Sekjen Partai Golkar dan juga dipercaya sebagai Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih mendesak kepada kami akan dibentuk di daerah," ujar dia.
Poin ketiga, Idrus menuturkan, DPD yang ada di daerah mendesak DPP memberikan sanksi kepada kader Partai Golkar yang berkhianat. Idrus menegaskan, jangan pernah ada siapa pun termasuk orang yang menyatakan dirinya kader Partai Golkar untuk melanggar keputusan Munas 2009. "Jangan pernah kami diajak untuk melanggar keputusan Munas," kata dia.
Menurut Idrus, ada beberapa oknum dari Partai Golkar yang bersafari ke daerah untuk mengajak DPD mempercepat Munas pada Oktober 2014. Dia menyebutkan, oknum itu melakukan hal tersebut karena merasa menjadi petinggi Partai Golkar.
Idrus juga menilai, semua DPD yang diajak menolak mempercepat Munas. "Karena DPD 1 yang datang ke daerah-daerah hanya para penikmat bukan pejuang Partai Golkar. Itu jelas semua," kata dia.
Silang pendapat dalam Partai Golkar muncul sebelum Pilpres 2014. Jusuf Kalla yang merupakan mantan ketua umum Golkar mendampingi Joko Widodo. Namun, Golkar mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Seusai pencoblosan, beberapa tokoh Partai Golkar, seperti Agung Laksono, mendesak DPP Partai Golkar untuk mempercepat Munas ke-9 pada Oktober 2014. Sebab, hal itu sesuai Anggaran Dasar/Anggara Rumah Tangga (AD/ART) bahwa pelaksanaan Munas adalah setiap lima tahun.
Perbedaan pendapat tidak hanya terkait pelaksanaan munas, namun juga perubahan haluan mendukung Jokowi-JK. Terkait perubahan dukungan, Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, partainya masih menunggu perkembangan gugatan Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi.
"Masih terlalu dini berbicara apakah Golkar akan menjadi partai oposisi atau kembali menjadi partai pendukung pemerintah. Kami harus lihat dulu perkembangan pascapengumuman MK pada tanggal 22 Agustus mendatang," kata dia, ,Jumat(1/8). rep:c87/antara ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika