BANDUNG -- DPD Golkar Jawa Barat menolak usulan percepatan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar. Ketua DPD Golkar Jabar Irianto MS Syaffiuddin menyatakan, usulan percepatan munas berasal dari pihak yang tak punya suara. 

Pria yang akrab disapa Yance ini menyatakan, penolakan dari Jabar sudah resmi ditetapkan seluruh DPD Golkar di Indonesia. "Tingkat I menolak percepatan munas karena ini bisa jadi preseden buruk bagi Golkar," ujar dia, Selasa (5/8).

Menurut Yance, penolakan tersebut sudah ditetapkan pula dalam rapat pleno Golkar tingkat II di Jabar. DPD Golkar Jabar sudah menginformasikan penolakan tersebut ke pusat. "Bahkan, saya sudah bertemu langsung dengan ketua umum Partai Golkar (Aburizal Bakrie)," kata dia.

Yance menyatakan, penyelenggaraan munas sebaiknya dikembalikan ke aturan dan kesepakatan organisasi. Sesuai hasil munas 2009, munas kesembilan Golkar akan diselenggarakan tahun depan. "Ya, Oktober tahun depan," kata dia.

Yance mengingatkan pihak yang mengusulkan percepatan munas bahwa hak suara di munas ada di tingkat I dan II. Dia juga menyebutkan, Jabar bukan satu-satunya DPD yang menolak percepatan munas. Ada 29 DPD Golkar tingkat provinsi yang menolak usulan itu.

Tiga DPD lain, kata Yance, belum menentukan sikap. Dia menyebutkan, DPD Golkar Sulawesi Barat dan Selatan belum bersikap karena ketuanya adalah gubernur. "Mereka mungkin agak takut karena eksekutif."

Pada Ahad (3/8) Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, 31 DPD Partai Golkar masih solid mendukung Aburizal Bakrie sebagai ketua umum hingga tahun depan. Mereka sudah mengirimkan surat mendukung pelaksanaan munas pada 2015. n arie lukihardianti/c87 ed: ratna puspita

Ikuti Whatsapp Channel Republika