Rabu 06 Aug 2014 12:00 WIB

Golkar Incar Ketua DPR

Red:
dari kiri) Wakil Ketua Umum Golkar Cicip Sharif Sutardjo, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Wakil Ketua Wantim Golkar Luhut Panjaitan
Foto: Wihdan Hidayat/Republika
dari kiri) Wakil Ketua Umum Golkar Cicip Sharif Sutardjo, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Wakil Ketua Wantim Golkar Luhut Panjaitan

JAKARTA — Partai Golkar mengincar kursi ketua DPR periode 2014-2019. Keinginan itu akan diwujudkan dengan menggalang dukungan partai-partai Koalisi Merah Putih.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad menilai bahwa keinginan Golkar mendapat posisi ketua DPR merupakan hal yang wajar. Sebab, Golkar merupakan partai peraih kursi terbanyak di DPR dalam Koalisi Merah Putih. "Golkar yang terbesar dalam koalisi itu," ujarnya, Selasa (5/8).

Menurut Fadel, DPP Golkar telah menyusun tiga kriteria kader yang layak dicalonkan menjadi ketua DPR. Pertama, masuk jajaran struktur pengurus DPP, seperti ketua, wakil ketua, dan sekretaris jenderal. Kedua, meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif. Ketiga, berpengalaman di bidang politik, pemerintahan, dan legislatif.

Fadel tidak menampik dirinya masuk ke tiga kriteria yang ditetapkan DPP Golkar untuk menjadi ketua DPR. Kendati begitu, Fadel menyatakan DPP Golkar belum memutuskan siapa kader yang memenuhi kriteria tersebut.

Golkar harus melakukan rapat internal untuk memutuskan kader yang akan dicalonkan menjadi ketua DPR. Fadel menambahkan, posisi ketua DPR juga bergantung keputusan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB) dan partai Koalisi Merah Putih.

Fadel Mnegatakan Golkar akan menggandeng kekuatan Koalisi Merah Putih untuk mewujudkan keinginan meraih posisi ketua DPR. Fadel menyatakan, sampai saat ini Koalisi Merah Putih masih solid dengan kesepakatan koalisi permanen.

Partai-partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih, yaitu Partai Golkar, Partai Gerinda, PKS, PAN, dan PPP. Partai Demokrat secara tidak resmi juga mendukung Prabowo-Hatta.

Hingga kemarin, Fadel menyatakan belum ada pembahasan di internal Koalisi Merah Putih soal komposisi paket pemilihan pimpinan DPR. Tiap-tiap partai akan terlebih dahulu membahas siapa kader yang akan mereka munculkan untuk masuk ke bursa pimpinan DPR." semua harus dibicarakan bersama. Bagaimana keputusannya? Nanti kita lihat."

Tidak hanya Golkar yang sudah menyiapkan rencana mendapatkan kursi pimpinan DPR, tapi Partai Demokrat juga optimistis bakal meraih jatah unsur pimpinan DPR periode 2014-2019. "Kami berada dalam posisi wakil ketua DPR," ujar Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Max Sopacua.

Max enggan membocorkan siapa kader Demokrat yang akan diusulkan mengisi posisi wakil ketua DPR. Ia beralasan bahwa sampai saat ini belum ada pembahasan di internal DPP Demokrat. "Belum ada keputusan," katanya.

UU MD3

Max menyatakan, pemilihan pimpinan DPR melalui sistem paket memungkinkan Demokrat mendapatkan jatah wakil ketua DPR. Sebab, Demokrat mempunyai raihan kursi yang cukup siginifkan mengisi posisi pimpinan DPR.

Max menjelaskan, sejak Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) direvisi, mekanisme pemilihan pimpinan DPR tidak lagi otomatis milik partai peraih kursi terbanyak. Pimpinan DPR dipilih langsung oleh anggota DPR melalui sistem paket.Unsur pimpinan DPR terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua.

Selain itu, Golkar optimistis keinginan mendapatkan kursi ketua DPR tidak bakal terganjal uji materil Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang akan diajukan sejumlah pihak. Fadel yakin Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan mengabulkan kalau gugatan diajukan.

Sebab, Fadel menyatakan, perubahan mekanisme pimpinan DPR yang terdapat dalam UU MD3 sudah menerapkan prinsip demokratis. Pemilihan sistem paket memungkinkan seluruh anggota DPR menyalurkan suaranya daripada ditetapkan secara otomatis untuk partai pemenang pemilu.

UU MD3 disahkan pada 8 Juli 2014 atau satu hari sebelum pemilihan Presiden2014. beberapa pihak berencana mengajukan uji materiil beleid ini ke MK. Kontroversi UU MD3, di antaranya perubahan mekanisme pemilihan pimpinan DPR.

Mekanisme Ini menyebabkan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilihan Umum Legislatif 2014 tidak lantas mendapatkan jatah sebagai ketua DPR. Padahal periode sebelumnya, ketua DPR yang menjadi jatah pemenang pemilu, yaitu Demokrat.

Pengamat Politik dari sinerg masyarakat untuk Demokrasi (SIGMA) Said Salahudin mengatakan, Kolalisi Merah Putih berpeluang menempati posisi pimpinan DPR. "Kalau rujukan pembandingnya Koalisi Jokowin- JK, Koalisi Merah Putih yang paling berpeluang," kata dia.

Said mengatakan, koalisi Merah Putih harus mengonsolidasikan kekuatan politik mereka di Parlemen. Mereka harus bisa memastikan tidak ada anggota koalisi pindah haluan kubu lawan. Dengan begitu kepastian meraih kursi DPR Melalui mekanisme pemilihan langsung bisa diwujudkan. rep: muhammad akbar wijaya ed: ratna puspita

Umroh plus wisata ke mana nih, yang masuk travel list Sobat Republika di Tahun 2024?

  • Turki
  • Al-Aqsa
  • Dubai
  • Mesir
  • Maroko
  • Andalusia
  • Yordania
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement