SEMARANG -- Suasana sidang perdana perkara hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 tak hanya semarak di Jakarta. Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa daerah juga terimbas pelaksanaan sidang tersebut.
Di Semarang, Jawa Tengah, ratusan anggota Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU setempat di Jalan Veteran, Rabu (6/8). Para peserta aksi menilai Pilpres 2014 penuh dengan kecurangan dan jauh dari asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil.
Foto:Agung Supriyanto/Republika
Massa pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berunjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (25/7).
Koordinator aksi Johan Untung mengatakan, kantor KPU Jawa Tengah menjadi sasaran unjuk rasa sebab ada indikasi pembiaran oleh penyelenggara. "Kami secara tegas menolak dan menggugat terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres 2014," kata Johan dalam unjuk rasa yang mendapat pengamanan ketat dari kepolisian tersebut.
Menurut dia, tahapan Pemilu Presiden 2014 belum selesai, meskipun KPU telah melakukan rekapitulasi secara nasional dan menetapkan pemenang. "Keputusan final terkait Pilpres 2014 berada di Mahkamah Konstitusi," ujarnya. Pada unjuk rasa tersebut, peserta aksi juga melakukan aksi teatrikal menggambarkan kondisi demokrasi di Indonesia yang tercederai.
Komisioner KPU Jateng Wahyu Setiawan seusai menerima berkas berisi indikasi kecurangan dari perwakilan pengunjuk rasa mengatakan akan meneruskan bukti-bukti tersebut ke KPU Pusat agar diteruskan ke MK. "Di Jateng ada lima daerah yang dimasukkan pada materi gugatan di MK, yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Purbalingga, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, serta Kabupaten Demak," ujarnya.
Puluhan pendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa juga mendatangi kantor KPU Kalimantan Barat di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, kemarin. "Ini bentuk dukungan moral atas upaya yang dilakukan oleh pasangan nomor urut satu pada pilpres lalu," kata Sekretaris DPD Gerindra Kalbar, Hendri Makaluasc.
Menurut Ketua DPD Gerindra Kalbar M Chandra Djamaluddin, proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan KPU bermasalah, tidak demokratis, dan banyak penyimpangan maupun kecurangan. "Kami telah menempuh jalan agar kecurangan yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu, tapi KPU tidak menggubris," ujar dia. Pihak Partai Gerindra menuding, di Kalimantan Barat ada 297 tempat pemungutan suara yang dianggap bermasalah.
Menjelang aksi tersebut, pengamanan di KPU Kalimantan Barat diperketat. Dua panser disiapkan di halaman kantor tersebut. Sementara puluhan polisi dan TNI bersenjata lengkap berjaga-jaga di dalam kompleks gedung.
Dua tank disiagakan di Kantor Gubernur dan dua lainnya di halaman Universitas Muhammadiyah Pontianak. Masing-masing bangunan itu terletak di sebelah kanan dan kiri KPU Provinsi Kalbar.
Di Jambi, puluhan relawan Prabowo-Hatta berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jambi dengan membawa sejumlah spanduk dan dukungan bagi pasangan capres itu. Relawan Prabowo-Hatta menganggap hasil pilpres kali ini merupakan kelalaian dari institusi penyelenggara.
Spanduk
Sementara spanduk dengan tulisan "Tolak Pemilu Curang" sejak dini hari kemarin bertebaran di 14 lokasi dalam Kota Bengkulu, Provisi Bengkulu. "Tidak ada penanggung jawab spanduk itu. Kami sudah mendata dan berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Kota Bengkulu," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bengkulu Sugiharto.
Menurutnya, bukan domain Panwaslu menindak pemasangan spanduk-spanduk tersebut. Sebab itu, Panwaslu melaporkan jumlah yang terdata ke Polres Kota Bengkulu. antara ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika