Republika/Rakhmawaty La'lang 
JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, pengadaan logistik pilkada serentak 2017 mencapai 69 persen. Sebanyak 91 satuan kerja (satker) pelaksana pilkada telah melaksanakan pengadaan logistik pilkada.
"Secara umum, kondisi saat ini sudah 69 persen satker yang melakukan proses pengadaan logistik pilkada serentak. Pengadaan ini meliputi jenis logistik surat suara, tinta sidik jari, segel, dan hologram," ujar Ketua KPU Juri Ardiantoro saat meninjau proses pencetakan surat suara Pilkada Banten di PT Dian Rakyat, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (11/1).
Menurut Juri, ada 101 satker pelaksana pilkada yang melakukan pengadaan logistik. Hingga Selasa (11/1), sudah ada 91 satker yang telah melaksanakan proses pengadaan logistik. Beberapa satker, seperti DKI Jakarta, Banten, dan Kota Tasikmalaya sudah mencetak surat suara.
Sementara, sebanyak 10 satker lain kini sedang dalam proses persetujuan desain surat suara. "Pada pekan depan, seluruh satker diperkirakan sudah dalam tahap proses cetak surat suara," lanjut Juri.
Dia menambahkan, jumlah surat suara yang akan dicetak secara nasional untuk pilkada 2017 tercatatat sebanyak 45.591.762 lembar. Sebanyak 22.918.586 lembar surat suara diperuntukkan bagi pemilihan bupati dan pemilihan wali kota, sementara 22.673.194 lembar surat suara digunakan untuk pemilihan gubernur.
Selain itu, KPU pun mencatat kebutuhan tinta untuk sidik jari sebanyak 199.322 botol, kebutuhan segel sekitar 2.093.971 keping dan 330.727 keping hologram. Keempat jenis logistik ini akan digunakan di 101 daerah penyelenggara pilkada.
Sementara, Komisioner KPU Arief Budiman mengingatkan, penyelenggara pilkada harus menjamin pengamanan distribusi logistik. KPU harus menjamin distribusi logistik aman sejak tingkat provinsi hingga TPS.
"Setelah semua logistik selesai diproduksi, kawan-kawan di daerah harus berhati-hati dengan pengamanan. Begitu logistik didistribusikan, konsentrasi pengamanan harus menyertai hingga ke tingkat bawah," ujar Arief.
Dia mencontohkan, ketika logistik didistribusikan ke tingkat kecamatan, pengamanan harus tersebar di wilayah kecamatan. Setelah logistik disalurkan ke tingkat kelurahan dan desa, pengamanan pun harus tersebar di seluruh desa dan kelurahan.
"Pengamanan ini adalah tanggung jawab KPU setempat. Setiap KPU provinsi, kota maupun kabupaten, harus bekerja sama dengan pihak keamanan," tutur Arief.
Selain pengamanan, pihaknya pun mengingatkan distribusi logistik untuk kawasan pegunungan dan kepulauan sebaiknya dilaksanakan lebih awal. "Untuk dua kawasan ini, kami imbau agar distribusi dilakukan lebih awal. Sebab, jika nanti ada potensi gangguan cuaca atau gangguan sarana transportasi masih tersedia cukup waktu untuk distribusi logistik," tambah Arief.
7,3 Juta Suara
KPU DKI Jakarta menyiapkan 7.392.619 surat suara dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, yang saat ini dalam proses pencetakan.
"Jumlah surat suara yang dicetak sebanyak daftar pemilih tetap plus 2,5 persen pemilih di tiap tempat pemungutan suara, yaitu sekitar 7.392.619 surat suara," kata Komisioner KPU Jakarta M Fadlillah.
Dia mengatakan, KPU Jakarta juga menyiapkan 200 ribu surat suara kalau terjadi pemungutan suara ulang. Menurut dia, proses pencetakan surat suara dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dan pihak KPU Jakarta mengirimkan tim pengawas yang melakukan proses pengawasan pencetakan surat suara.
"Kami harap proses produksi berjalan baik dan lancar namun ada kejadian mati listrik beberapa waktu. Namun kami imbau agar bisa diantisipasi dan insya Allah berjalan sesuai target," ujarnya.
Fadillah mengatakan, surat suara itu ditargetkan sampai ke Jakarta pada 24 Januari 2017 dan itu sesuai dengan aturan bahwa surat suara harus siap 14 hari sebelum pemungutan suara. Selain itu, menurut dia, KPU Provinsi DKI Jakarta dibantu KPU kabupaten-kota akan menyortir surat suara sehingga apabila ditemukan kerusakan maka tidak didistribusikan ke TPS-TPS.
"Hasil cetakan yang kami peroleh, kami sortir surat suara dan yang rusak dimusnahkan," kata Fadillah.
Dia mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU kabupaten dan kota se-DKI Jakarta, panitia pemilih kecamatan (PPK), dan panitia pemungutan suara (PPS) untuk mendistribusikan logistik dan surat suara.
Menurut Fadlillah, KPU Provinsi Jakarta sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan distribusi logistik dan surat suara. rep: Dian Erika Nugraheny/antara, ed: Muhammad Hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika