Menanti Riak Penutupan Dolly |Republika Online

Lokalisasi prostitusi Dolly di Pasar Kembang, Kota Surabaya, Jawa Timur, sudah awam diketahui sebagai salah satu lokalisasi terbesar di Indonesia. Ia bahkan digadang-gadang sebagai yang terbesar di Asia Tenggara.

Tak ayal, agenda penutupan Dolly punya magnitude yang tak hanya menggemparkan kawasan lokal. Ia juga beriak sampai ke daerah-daerah lain.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, misalnya, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto langsung memerintahkan bawahannya untuk melakukan proses identifikasi terhadap semua pekerja seks komersial (PSK) menjelang dan selepas penutupan Dolly. "Makassar yang merupakan salah satu kota metropolitan akan menjadi tujuan atau urbanisasi dari sejumlah PSK maka kita harus mengantisipasinya supaya tidak terjadi lonjakan," ujar dia.

Ia mengkhawatirkan, penutupan Dolly akan membuat jumlah PSK di Makassar melonjak. Terlebih, penambahan PSK baru ke Makassar akan menghambat upaya pemkot mengikis keberadaan para pekerja seks di daerah itu dengan melakukan aneka pelatihan belakangan.

Mengingat lokasinya yang berdekatan, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Ia menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota segera menertibkan penduduk pendatang untuk mengantisipasi eksodus para PSK dari lokalisasi Dolly.

Menurut dia, pengetatan identitas berupa KTP dan identitas jelas lainnya serta lapangan pekerjaan merupakan salah satu kebijakan khusus. Ia mengatakan, pemprov telah mencium indikasi kedatangan sejumlah PSK setelah Pemerintah Kota Surabaya menutup lokalisasi Dolly. "Sudah ada (kedatangan PSK Dolly) ke Jembrana. Kami minta aparat keamanan untuk mengecek identitas," ujar mantan wakil bupati Badung itu.

Menurutnya, pemprov telah bekerja sama dengan aparat keamanan, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, Majelis Desa Pakraman, dan aparat desa, seperti kepala desa dan lurah, untuk melakukan razia kependudukan. "Langkah utama kami dengan kepala desa dan lurah untuk melakukan penegakan dan tertib identitas terhadap para pendatang dari Jawa. Maaf, saya tidak ada tendensius diskriminasi karena penutupan Dolly itu akan berpengaruh terhadap Bali," kata ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu.

Tapi, riak yang muncul dari penutupan Dolly bukan sekadar antisipasi penyebaran PSK ke daerah-daerah. Sejumlah pemerintah daerah juga memandang, langkah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bisa dijadikan panutan.

Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menyatakan, siap meniru langkah Pemkot Surabaya menangani masalah prostitusi dan lokalisasi. "Penanganan lokalisasi Dolly akan kami tiru dalam menangani prostitusi," ujar Wakil Wali Kota Banjarbaru Ogi Fajar Nuzuli di Banjarbaru.

Pernyataan itu terkait masih terus beroperasinya eks lokalisasi di Kota Banjarbaru meskipun sudah ada peraturan daerah yang mendasari penutupan tempat haram tersebut. Adapun eks lokalisasi yang masih beroperasi adalah kawasan Pembatuan Dalam dan Batu Besi di Kecamatan Landasan Ulin dan Pal 18 yang terletak di Kecamatan Liang Anggang.

Ia mengatakan, Pemkot Banjarbaru sebenarnya memiliki wacana membeli tanah di eks lokalisasi, namun belum terealisasi karena berbagai kendala. "Wacana pembelian tanah di eks lokalisasi sudah lama, tetapi karena berbagai kendala membuat rencana yang disiapkan tidak bisa berjalan sesuai harapan," ungkapnya.

Di antara kendala tersebut adalah masalah anggaran pembelian tanah di lokasi setempat. Menurut dia, jika wacana itu bisa terealisasi, kawasan sekitarnya bisa dijadikan sentra usaha kecil dan menengah di samping memberdayakan masyarakat kawasan setempat.

Sementara, PSK di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, juga mulai dibina dan diarahkan untuk beralih ke profesi lain dan kembali hidup lebih baik di tengah masyarakat. "Kita beri penyuluhan agar mereka kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang dimiliki. Kita modali mereka bikin kue, tata rias, menjahit, dan lain-lain," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotim Fadlian Noor.

Ditegaskan Fadlian, para PSK sejauh ini memang diarahkan tinggal di lokalisasi Pal 12 Pasir Putih. Hal itu dimaksudkan agar pemerintah daerah mudah melakukan pemantauan, baik dari sisi sosial maupun kesehatan.

Namun, upaya penghapusan praktik prostitusi juga terus digeber. Pemkab Kotawaringin akan berupaya memberikan bekal keterampilan kepada para PSK sebagai modal mereka untuk membuka usaha sehingga bisa meninggalkan profesi sebagai PSK. "Mereka diarahkan ke wira usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (kube) yang ujungnya pada ekonomi kreatif sehingga mereka bisa mandiri dan kembali ke masyarakat," kata Fadlian.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai lokalisasi prostitusi, terutama yang terletak dekat permukiman, punya potensi melanggar hak anak-anak. ''Sebab, hal itu dapat memengaruhi kualitas hidup, utamanya anak-anak. Mereka berhak mendapat lingkungan agar dapat tumbuh dengan baik,'' kata Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi, Jumat (13/6). Ia menegaskan, penutupan lokalisasi mesti dengan pertimbangan terhadap hak-hak para penghuninya.

Bagaimanapun, palu soal penutupan Dolly sudah diketuk. Imbasnya ke lokalisasi-lokalisasi lain, baik maupun buruk, mesti mulai diantisipasi pemerintah setempat dan pemerintah pusat.

rep: rr laeny sulistyawati/antara ed: fitriyan zamzami

***

Data Kementerian Sosial:

Total Pekerja Tunasusila: 50.276

Sebaran Pekerja Tunasusila:

Aceh: 487

Sumatra Utara: 6.207

Sumatra Barat: 396

Riau: 2.201

Jambi: belum terdata

Sumatra Selatan: 951

Bengkulu: 80