Pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) tanggal 9 Juli mendatang, tinggal menghitung hari. Segala persiapan untuk suksesnya pelaksanaan tahunan sudah dilaksanakan, aparat kemungkinan hal terburuk sa at berlangsung.
Meski demikian, Ketua berharap pilpres dapat berlangsung kedamaian dan tanpa kecurangan. Sehingga berkualitas, berperadaban. menghimbau Indonesia sama politik agar rakyat,’’ politisi adalah dicederai tindakan demokrasi. mewujudkan berpesan penyelanggara dengan memastikan tidak ada satu suara ‘’Kita harus belajar dari dimana kecurangan sangat pilpres harus terjaga kualitasnya dan dipertanggungjawabkan,’’ ungkapnya, Rabu (2/7).
Penegasan Ketua DPR ini disampaikan kepada de legasi pimpinan DPRD seluruh Indonesia di gedung DPR. Pertemuan pimpinan DPRD dengan Ketua DPR RI merupakan hasil kerja sama dengan Center for Election and Political Party (CEPP), Universitas Indonesia. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG), Chusnul Mar’iyah Presiden Direktur CEPP, dan para delegasi CEPP dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Seruan pilpres damai pen ting disampaikan kepada para pimpinan DPRD, karena mereka memiliki otoritas untuk berbicara kepada rakyat pemilihnya di daerah. Agenda pertemuan tersebut memang menyiapkan pemilu damai, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai amanat konstitusi Bab VIIB, pasal 22E.
Marzuki berharap pelaksanaan pilpres di daerah berjalan lancar tanpa ada gesekan konflik apa pun. "Kita tidak ingin Indonesia menjadi Thailand dan demokrasinya tumbuh malah tuturnya. pemilu dewasa menghadapi demokrasi karena dalam kontestasi selalu menang. Oleh karena itu mau menerima kekalahan. sebagaimana diketahui hanya di ikuti dua pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang secara diametral sangat rentan gesekan.
Untuk itu para elit politik di pusat maupun daerah dihimbau menjaga kedamaian selama kampanye dan pemungutan suara. "Elit yang tidak siap menerima kekalahan dalam berdemokrasi sangat berbahaya, karena bisa menyulut konflik di masyarakat. Oleh sebab itu siapapun yang terpilih nanti harus kita dukung," tegasnya.
CEPP dalam siaran persnya menyatakan, kontestasi dua kubu capres dan cawapres memiliki potensi konflik. Gejala ini sudah terlihat dari maraknya kampanye hitam dan kampanye negatif dari para pendukung masing-masing capres dan cawapres. Untuk itu, DPR dan DPRD seluruh Indonesia bersama-sama dengan CEPP di 33 provinsi memiliki kewajiban moral untuk mengawasi dan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pilpres 2014.
Keberpihakan Media
Dalam acara yang sama, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa menyorot peran media yang sudah tidak netral lagi di tengah persaingan kedua kubu capres dan cawapres. Kondisi pers baik elektronik dan cetak yang berpihak pada satu pasang capres dan cawapres sangat merugikan demokrasi dan ikut menyulut konflik. ‘’Media sudah mempertontonkan ketidaknetralan dan ini sangat merugikan. Perlu ada ada himbauan agar pers ikut berperan menjaga kondisi pilpres yang kondusif.’’
Senada dengan Agun, Marzuki juga prihatin karena lembaga pers yang seharus nya menjadi alat kontrol kekuasaan malah ter jebak dengan berpihak pada masing-masing kubu cap res dan cawapres. Secara khusus ia menyoroti media elek tronik yang mengudara dengan menggunakan frekuensi milik publik, tapi isi siarannya dimanfaatkan untuk kampanye capres dan
Marzuki berpendapat sejumlah media di bangsa Indonesia yang sedang membangun demokrasi. ‘’Saat ini membedakan mana media yang mendukung capres nomor urut satu dan media yang mendukung capres nomor urut dua,’’ ujarnya.
Untuk mengakhiri persoalan tersebut, DPR RI dalam waktu dekat akan mengundang Menteri Kominfo dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) guna membahas fenomena ketidaknetralan media dalam pilpres. Pers menurutnya perlu dikembalikan ke track-nya yang netral agar terwujud pemilu damai, jujur dan berkualitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika