PDI Perjuangan menyatakan pembentukan tim transisi tidak mendahului putusan MK.
JAKARTA -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen membantu transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden yang terpilih melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Namun, pembentukan tim transisi tidak etis dilakukan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
SBY memahami keinginan presiden terpilih menyiapkan transisi. Sebulan pascapelantikan pada 20 Oktober 2014, presiden bakal dihadapkan sejumlah acara global, seperti KTT Asean, East Asia Summit, KTT Apec, dan G-20.
Foto:Republika/ Yasin Habibi
Rumah Transisi Jokowi-JK: Presiden terpilih Joko Widodo bersama Kepala Staf Kantor Transisi Rini M Soemarno dan 4 deputi kantor transisi Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan dan Akbar Faisal seusai meresmikan kantor transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Senin (4/8).
Karena itu, presiden periode mendatang memerlukan persiapan yang baik. Kendati demikian, dia meminta Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk bersabar hingga ada putusan MK.
"MK masih bersidang dan belum memberikan putusan. Rasanya tidak tepat dan tidak etis. Saya imbau semua pihak bersabar," ujar Presiden dalam sebuah video bertajuk "Apa Tanggapan Presiden SBY Terhadap Proses Transisi Calon Presiden Terpilih" yang dilansir melalui Youtube, Kamis (7/8) malam.
Komisi Pemilihan Umum (KPU)menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014. Namun, penetapan ini digugat oleh Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke MK.Proses sidang akan berlangsung hingga 21 Agustus 2014.
Awal pekan ini, Jokowi membentuk kantor dan tim transisi. Jokowi juga menjaring pendapat masyarakat dalam penyusunan kabinet. Menurut SBY, dia juga mendengar usulan masyarakat meski tidak mengumumkan ke publik.
SBY menyatakan, dia tidak ingin mengritik tindakan Jokowi. Namun, SBY mengingatkan cara tersebut dapat memunculkan kekecewaan dari masyarakat karena tokoh yang dipilihnya tidak terpilih. Karena itu, SBY menyatakan, Jokowi harus menjelaskan kepada masyarakat mengenai alasan pemilihan kabinet.
Presiden juga menyatakan, Wakil Presi den Boediono, menteri, dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II mengemban amanah hingga 20 Oktober 2014. Karena itu, tidak boleh ada menteri maupun pejabat yang menganggap masa bakti KIB II telah berakhir atau semiberakhir sehingga memosisikan dirinya demisioner. "Itu keliru besar."
Pemerintahan SBY juga masih memiliki beban, seperti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Hal ini sebagaimana Megawati Soekarno putri pada akhir masa jabatannya pada 2004 mempersiapkan RAPBN 2005.
Sejak April lalu, SBY juga menginstruksikan para menteri tidak mengambil kebijakan strategis yang berimplikasi ke pemerintahan berikut.
Pada Kamis (7/8), politikus PDI Perjuangan Pramono Anung menyatakan, pembentukan Tim Transisi oleh Jokowi tidak mendahului putusan MK. Tim Transisi dapat membahas kabinet yang bersifat teknis. Setelah MK mengeluarkan putusan, JK dan ketua umum partai akan terlibat dalam pembahasan kabinet.
Kemarin, Jokowi menyatakan, dia menghormati proses yang sedang berlangsung di MK. Karena itu, dia menunggu pembahasan RAPBN 2015 yang akan dilakukan setelah MK membacakan putusan.
Meski belum berbicara dengan pemerintahan SBY mengenai RAPBN 2015, Jokowi sudah mempelajari drafnya. Dia berharap mendapatkan ruang fiskal yang besar dalam RAPBN 2015. Sehingga, Jokowi bisa merealisasikan programnya pada tahun pertama pemerintahannya.
Terkait Tim Transisi, Jokowi menyatakan, tim bertugas meng usulkan kebijakan strategis dan kelembagaan.
Operasional tim transisi masih menggunakan uang pribadi Jokowi. "Kalau kurang, bisa juga dari Pak Jusuf Kalla (JK) atau Kepala Staf Kantor Rini Soemarno," kata dia.
Tim Transisi dipimpin Rini Soemarno yang dibantu empat deputi, yaitu Anies Baswedan, Andi Widjojanto, Hasto Kristianto, dan Akbar Faizal. Tim akan membentuk 15 kelompok kerja (pokja). Setiap pokja beranggotakan lima orang.
rep:muhammad akbar wijaya/halimatus sa'diyah/andi mohammad ikhbal/Muhammad Iqbal ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika