JAKARTA-- Partai Golongan Karya akan konsisten dalam barisan Koalisi Merah Putih meski Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memenangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Kendati demikian, Golkar siap mendukung Jokowi di parlemen.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuaga mengatakan, Golkar akan berada di luar pemerintahan apabila MK tidak menerima gugatan Prabowo-Hatta. Namun, hal itu bukan berarti Golkar bersikap oposisi.
Dia menyatakan, Golkar akan tetap membangun kerja sama dengan partai-partai yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK di parlemen. "Kami tetap bekerja sama di parlemen," ujar dia, Senin (18/8).
Golkar berjanji tidak akan sungkan mendukung program-program pemerintahan Jokowi-JK yang bermanfaat untuk rakyat. Namun, saat yang sama, Golkar akan mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang tidak prorakyat. "Kalau ada isu-isu yang baik yang sejalan dengan Golkar, akan kami dukung. Kalau tidak, ya kita akan kritik supaya sejalan," kata dia.
Theo juga menolak anggapan pilihan berada di luar pemerintahan dianggap melanggar tradisi politik Golkar. Di dalam maupun di luar pemerintahan, Golkar tetap bisa berkarya. "Kami akan berkarya melalui parlemen," ujar dia.
Karena itu, Theo meminta kader Golkar untuk tidak mendesak percepatan penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) pada 2014. Apalagi, kata dia, argumentasi percepatan munas yang didasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) tidak tepat.
AD/ART Partai Golkar mengamanatkan munas digelar lima tahun sekali. Namun, munas 2009 merekomendasikan munas berikutnya digelar pada 2015. "Keputusan munas itu, keputusan tertinggi," kata Theo.
Theo menambahkan, rekomendasi munas digelar pada 2015 juga telah mendapat persetujuan dari Jusuf Kalla (JK). Bahkan, menurut dia, JK merupakan tokoh Golkar yang mendorong lahirnya rekomendasi tersebut. "Waktu itu kan Pak JK ketua umum Golkar yang mengusulkan," ujar dia.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutarjo juga pernah mengungkapkan keterlibatan JK di balik rekomendasi Munas Riau 2009. Selain Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, dua orang lain yang terlibat dalam rekomendasi tersebut, yaitu JK dan Surya Paloh. "Setelah tiga-tiganya setuju, ditetapkan itu. Jadi, bukan kemauan Aburizal," kata dia.
Golkar tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Koalisi Merah Putih merupakan istilah untuk partai-partai yang mendukung Prabowo-Hatta pada Pemilihan Presiden 2014. Partai-partai Koalisi Merah Putih adalah Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan Demokrat.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi dan Kaderisasi Mahyudin menegaskan, Partai Golkar akan tetap konsisten di dalam koalisi berlambang garuda merah tersebut. Dia menjelaskan, konsistensi Partai Golkar tidak akan mundur dari koalisi permanen Merah Putih karena koalisi itu dibangun dengan semangat kebersamaan. "Kebersamaan pandangan, kesamaan ideologi, dan kebersamaan cita-cita Indonesia yang lebih baik," kata dia.
Apalagi, menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad, Golkar akan menggalang dukungan Koalisi Merah Putih untuk mendapatkan kursi ketua DPR. Ketua Koordinator Ormas Trikarya Golkar Zainal Bintang menyatakan, dia menerima kabar Aburizal sudah memberikan restu kepada Bendahara Umum DPP Golkar Setya Novanto untuk menjadi ketua DPR.
Inginkan menteri
Menurut pengamat politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono, Golkar sedang berusaha masuk ke dalam pemerintahan dengan menyatakan siap mendukung program Jokowi di parlemen. Dia menyebutkan, Partai Golkar sedang mengincar posisi menteri. "Saya kira mereka mengincar jabatan menteri, kalau ketua DPR bagi Golkar itu tidak strategis," kata dia.
Teguh menjelaskan, Golkar punya banyak jaringan atau kader di daerah yang menjabat sebagai kepala daerah. Jika mereka tidak punya ‘gantungan’, mereka akan kesulitan untuk mengakses ke pusat. Jika Golkar merapat ke pemerintahan, hal itu bukan merupakan sesuatu yang aneh.
Kejadian yang sama juga pernah dialami Golkar ketika Jusuf Kalla menang bersama SBY dalam Pilpres 2014. "Golkar pasti tidak bisa tahan berada di luar pemerintahan. Itulah sekarang Golkar adalah partai yang krisis identitas," ujar pengajar FISIP Undip tersebut.
Jokowi tetap membuka pintu bagi Golkar untuk bergabung. Menurut Jokowi, dia masih melakukan proses penjajakan dengan Golkar dan Partai Demokrat. Golkar dan Demokrat belum resmi bergabung karena masih ada syarat yang belum disepakati.
Namun, Jokowi enggan menjawab apakah syarat tersebut terkait jatah kursi menteri pada periode mendatang. "Saya tidak bisa sampaikan," kata dia. rep:mas alamil huda/halimatus sa'diyah/muhammad akbar wijaya/antara ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika