JAKARTA -- Partai politik (parpol) yang meraih kursi di Senayan mulai menyiapkan kadernya untuk bursa calon ketua DPR dan MPR. Sesuai revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), parpol pemenang pemilu tak lagi otomatis mendapat jabatan ketua DPR dan MPR.
Hampir semua parpol menginginkan kursi ketua DPR dan MPR. Bahkan, parpol yang tidak masuk dalam tiga besar pemenang Pemilu 2014 juga berancang-ancang menyiapkan kader mereka berebut kursi pimpinan DPR/MPR.
Sekretaris Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, menyatakan, partainya telah melakukan konsolidasi internal untuk mengusung kader PPP menduduki kursi pimpinan di Senayan. "Kami siap," kata Yani, Rabu (27/8).
Yani menyebut tokoh teras, semisal Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar; Sekjen Romahurmuziy, dan Ketua DPP Irgan Chairul Mahfiz sebagai jago partai berlambang Ka'bah tersebut.
Partai Amanat Nasional (PAN) juga tidak mau ketinggalan. Partai ini menyatakan siap meramaikan bursa calon ketua DPR dan MPR periode 2014-2019. Wakil Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Taufik Kurniawan di antara nama yang digadang-gadang. "Keduanya adalah kader senior," kata Ketua DPP PAN Tjatur Sapto Edy.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga siap menyodorkan Hidayat Nur Wahid dan Sohibul Iman. Khusus Hidayat, kader senior PKS itu pernah menjabat ketua MPR. Sohibun Iman saat ini merupakan wakil ketua DPR. Namun, kali ini PKS bersikap realistis lantaran jumlah kursinya di DPR yang berada di papan tengah. Menurut Ketua DPP Mardani Ali Sera, PKS cukup menyasar kursi wakil ketua DPR.
Sebagai partai yang masuk peringkat tiga dalam Pileg 2014, Gerindra tetap akan memanfaatkan lobi antarfraksi di DPR nanti. Gerindra masih yakin akan kekompakan Koalisi Merah Putih. Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyebut Fadli Zon dan Ahmad Muzani menjadi sosok yang pantas menjadi pimpinan DPR.
Sedangkan, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengusulkan opsi agar sepuluh kursi pimpinan DPR/MPR dibagi merata pada setiap fraksi yang masuk parlemen. Menurut Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari, usulan PKB ini layak dibahas bersama. "Itu sebuah alternatif yang bisa saja dipertimbangkan," kata Hajriyanto.
Mengenai pemilihan pimpinan DPR/MPR nanti, ungkap Hajriyanto, sudah ada pembicaraan di antara partai Koalisi Merah Putih. Namun, pembicaraan itu masih sebatas sistem pemilihan pimpinan, belum menyentuh pada figur. "Calon ketua itu Golkar, sementara wakil itu dari koalisi. Tapi hanya sebatas itu," kata Hajriyanto.
Sebagai partai terbesar kedua dalam perolehan suara Pileg 2014, Hajriyanto menilai wajar jika Golkar mendapat porsi ketua DPR. Raihan suara Golkar berada di atas perolehan partai lainnya dalam Koalisi Merah Putih. Namun, Hajriyanto menyebut Golkar akan melihat perkembangan politik ke depan.
Protes PDIP
Ketua Fraksi PDIP di DPR Puan Maharani menegaskan, partai pemenang pemilu seharusnya menjadi pimpinan DPR. "Bukan masalah namanya PDIP, kebetulan saja 2014 ini pemenang pileg PDIP," kata Puan, di Jakarta, kemarin.
Pada Pileg 2009, menurut Puan, Partai Demokrat menjadi pemenang. PDIP kemudian menghormati hak Partai Demokrat untuk menjadi pimpinan parlemen. Namun, perubahan aturan dan mekanisme pada tahun ini dia nilai tidak adil.
Polemik revisi UU MD3 yang memungkinkan pimpinan DPR di luar pemenang pileg, menurutnya, justru tidak sejalan dengan suara rakyat yang sudah didelegasikan kepada parpol. Konsekuensinya, parpol peraih suara terbanyak berhak menyalurkan aspirasi rakyat. "Kalau kemudian pada 2019 partai pemenang pemilu berganti lagi, apakah kita akan terus berpolemik seperti ini. Jangan kemudian suara rakyat dirusak," kata Puan.
PDIP, lanjut Puan, akan tetap berjuang lewat gugatan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana gugatan PDIP ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis (28/8). Selain PDIP, Dewan Pimpinan Daerah dan LBH Jakarta juga mengajukan gugatan uji materi UU MD3 ke MK. ira sasmita rep:erdy nasrul, irfan fitrat ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika