JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Saifullah Tamliha mengatakan, Suryadharma Ali (SDA) tetap menolak pemberhentiannya sebagai ketua umum PPP. Mantan Menteri Agama tersebut bersikeras menunggu pelaksanaan Muktamar untuk mengundurkan diri.
"SDA itu kan dia sadar betul tersangka korupsi. Untuk itu, dia mengundurkan diri di Muktamar. Artinya, dia mengembaliakn mandat kepada konstituen PPP," kata Saiful saat dihubungi Republika, Ahad (14/9).
Dalam Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP, kata Saiful, Muktamar dilaksanakan paling lambat satu tahun setelah pemerintahan baru terbentuk. "Jadi, kalau Jokowi hari ini pukul 10.00 WIB melantik kabinetnya pukul 14.00 WIB siangnya sudah bisa muktamar," imbuhnya.
Di pihak lain, Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy mengatakan, akan menertibkan para kader fungsionaris partai yang tidak patuh terhadap keputusan yang diambil DPP PPP untuk memberhentikan Suryadharma Ali. "Karenanya, DPP PPP segera melakukan langkah-langkah penertiban terhadap seluruh fungsionaris partai yang melawan keputusan partai yang telah diambil secara sah," katanya.
Hal ini dikatakannya menanggapi pemecatan Suryadharma Ali terhadap sejumlah Pengurus Harian DPP PPP dan mengangkat pengurus baru setelah dilengserkan pada 9 September 2014. Ia menilai, langkah Suryadharma Ali tersebut melawan keputusan partai dan memecat pengurus harian DPP telah melanggar AD/ART partai.
Romahurmusiy bersama Plt Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan sejumlah petinggi PPP melaksanakan rapimnas di Jakarta guna menindaklanjuti pemecatan Suryadharma. Rapimnas tersebut mengundang seluruh pimpinan pusat dan daerah, kecuali Suryadharma.
Rapat tersebut dimaksudkan untuk mencari pengganti definitf Suryadharma Ali. Rencananya, rapimnas kemarin akan ditindaklanjuti dengan musyawarah kerja nasional (mukernas) pada akhir September.
Sementara, Suryadharma Ali juga melakukan konsolidasi dengan jajaran dewan pimpinan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman, kemarin. "Konsolidasi ini dilakukan untuk mewastikan jajaran kader PPP di daerah tetap mendukung dilakukannya muktamar pada 22 Oktober 2014," kata Suryadharma Ali.
Konsolidasi juga untuk menyikapi Rapat Pengurus Harian DPP PPP pada 9 September 2014 yang berujung pada pemecatan Suryadharma Ali sebagai ketua umum PPP. Menurut Suryadharma, keputusan pemecatan tersebut ilegal dan bertentangan dengan konstitusi partai.
Suryadharma mengatakan, pemecatan dirinya merupakan kepentingan kelompok orang yang ingin mengalihkan dukungan dari Koalisi Merah Putih ke koalisi lain sebelum pembentukan kabinet dari presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ketua DPW PPP DIY Syukri Fadholi berharap, seluruh pihak, terutama pimpinan pusat bisa segera islah untuk menjaga martabat dan harga diri PPP sebagai partai politik Islam. "Partai Islam mengedepankan kebersamaan dan ukhuwah,". rep:c87 ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika