JAKARTA — Tim Transisi Jokowi-JK menilai menteri yang menjabat sebagai pengurus partai politik (parpol) mempunyai keunggulan dibandingkan kandidat profesional. Alasannya, mereka dianggap punya kepemimpinan dan mampu mengakomodasi kebijakan pemerintah.

Deputi Tim Transisi Eko Putro Sandjojo mengatakan, kondisi tersebut sesuai dengan keinginan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Selain itu, mereka punya sikap politik dalam menentukan kebijakan sehingga dapat membantu jalannya pemerintahan efektif. "Soal Cak Imin (Ketum PKB Muhaimin Iskandar), dia sudah katakan, tugas kepartaian didelegasikan ke pengurus lainnya, jadi tak mengganggu kalau nanti menjadi menteri," kata Eko, Rabu (17/9).

Foto:Republika/Aditya Pradana Putra

Mahfud MD(kiri) dan Surya Paloh(kanan)

Menurut dia, selain kemampuan teknis dan integritas terhadap jabatan, pemerintahan ke depan menaruh perhatian khusus pada jiwa kepemimpinan para pejabat publiknya. Sebab, banyak kebijakan yang dinilai mendek karena para menteri tidak berani mengambil sikap.

Deputi Tim Transisi Andi Widjayanto menyatakan, pernyataan Jokowi soal menteri harus lepas jabatan parpol masih belum berubah. Rencananya, pemerintah mendatang juga akan memberikan pengawasan khusus kepada para pejabat publik tersebut dengan pemeriksaan harta kekayaan secara rutin. rep:andi mohammad ikhbal ed: muhammad fakhruddin

Ikuti Whatsapp Channel Republika