JAKARTA -- Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) memberi jatah menteri untuk partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih apabila ingin bergabung mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Menurutnya, jatah kursi menteri bila partai tersebut ingin bergabung sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden, 20 Oktober mendatang.
"Jatahnya termaksud komposisi parpol yang 16 pos kementerian itu. Namun, berapa banyak mereka dapat, nantilah kita hitung-hitung," kata JK saat Peluncuran Buku dan Pameran Foto Palang Merah Indonesia (PMI), di Jakarta, Kamis (18/9).
Menurut dia, tidak melakukan tawar-menawar dengan jajaran parpol yang mengusung Prabowo-Hatta tersebut. Namun, Jk berharap ada tambahan parpol di kabinet pemerintahan mendatang. Meski komunikasi dengan sejumlah parpol nonkoalisinya berjalan baik, namun belum ada keputusan, siapa yang akan merapat nantinya.
Ia menjelaskan, belum melihat adanya kecenderungan parpol Koalisi Merah-Putih merapat ke Jokowi-JK. Namun, pihaknya sangat terbuka bila mereka ingin bersama-sama membangun di pemerintahan.
JK membaca sinyal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ingin mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Dia juga memprediksi pimpinan PPP bakal hadir dalam Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Semarang, Jumat (19/9).
Namun, JK belum memastikan apakah Partai Demokrat juga bakal menghadiri rakernas tersebut. "Komunikasi ada, tapi saya tidak tahu kalau dua parpol itu salah satunya Partai Demokrat. Saya hanya bisa membaca PPP," kata JK.
Politikus PPP Djan Faridz menilai, partai berlambang Ka'bah ini akan tetap konsisten pada arah kebijakan partai dengan tetap bergabung dalam Koalisi Merah Putih. "Tanya pada yang ngomong. Saya tidak pernah ngomong (berubah haluan)," ujar Djan Faridz di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (18/9).
Menteri Perumahan Rakyat menanggapi enteng kemelut yang tengah melanda partai tempatnya bernaung. Menurutnya, konflik yang melanda internal partainya itu semestinya bisa diselesaikan dengan mudah. "Ini ribut antaranak-anak," kata dia.
Faridz mengatakan, sebelum ini partainya juga pernah dilanda konflik internal. Namun, kisruh tersebut dengan mudah terselesaikan ketika Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair meminta adanya islah (damai). "Jadi, kalau orang tua bilang islah ya islah," tegasnya.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP sekaligus Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, semua pihak di internal PPP pada akhirnya akan tunduk pada ketentuan yang berlaku di partai. "Saya pikir itu," kata mantan wakil ketua MPR ini.
Menurut Lukman, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memiliki kewenangan untuk menentukan kepengurusan DPP yang sah. "Nanti akan dipelajari oleh Kemenkumham, mana yang sesuai dengan konstitusi partai, AD/ART partai," ujar Lukman.
Dia menampik adanya kemungkinan lahirnya partai baru akibat gejolak internal PPP. "Nggak lah. Nggak sampai ke sana (pembentukan partai baru)," kata Lukman. rep:andi mohammad ikhbal/adi wicaksono/muhammad iqbal ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika