SEMARANG -- Sekretaris Jendral (sekjen) DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, PDI Perjuangan harus dipimpin trah Sukarno. Ia mengatakan, jabatan ketua umum partai tertutup untuk pihak yang tak memiliki garis keturunan dari proklamator sekaligus presiden pertama RI tersebut.
"Selama partai ini ada, yang memimpin harus dari keturunan Bung Karno sebagai perekat," kata Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di sela acara Rapat Kerja Nasional IV di Marina Convention Center Semarang, Ahad (21/9). Hal itu ia sampaikan menyusul dukungan penuh kader PDI Perjuangan bagi Megawati Sukarnoputri untuk kembali menjabat sebagai ketua umum.
Tjahjo mengapresiasi kesediaan Megawati dicalonkan kembali menjadi ketua umum dalam kongres pada April 2015. Menurutnya, Megawati merupakan bagian dari sejarah partai yang bermula dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI) bentukan Sukarno. "Jadi, jangan dilepaskan dari trah Bung Karno," ujarnya.
Kader PDI Perjuangan yang tidak berasal dari trah Sukarno, menurut Tjahjo, jangan berharap banyak bisa menduduki posisi puncak di PDI Perjuangan. Menurut dia, karier paling tinggi mereka di partai adalah sebagai sekretaris jenderal (sekjen). "Ya, jadi sekjen seperti saya selama lima tahun. Karena, ini partai yang khas," kata Tjahjo.
Tjahjo tidak khawatir PDI Perjuangan dianggap sebagai partai keluarga. Sebab, menurutnya, di beberapa negara juga ada partai yang dibangun berdasarkan trah keluarga. "Di India ada juga Partai Gandhi," kata Tjahjo.
Rakernas PDI Perjuangan merekomendasikan Megawati Soekarnoputri memimpin kembali PDI Perjuangan pada 2015-2020. Rekomendasi ini nantinya akan disahkan dalam kongres partai pada April 2015.
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan, regenerasi kader dalam partai PDIP harus dilakukan pada masa usia politik Megawati. Ia harus meminta kader bersaing secara sehat dari sekarang, saat Mega masih aktif dan bisa dimintai pandangannya dalam partai. "Dalam beberapa tahun ke depan, itu sebuah keharusan sehubungan berakhirnya usia politik Mega," tutur Firman, kemarin.
Jika dilakukan saat Mega sudah lengser dalam politik, ujar dia, tidak akan ada satu kelompok yang dianggap legitimasi kuat dalam partai. Hal itu, menurutnya, akan menimbulkan situasi yang cukup drastis.
Menurutnya, PDI Perjuangan belum cukup terbiasa untuk bersaing bebas. Partai ini, menurutnya, terbiasa dalam bimbingan seorang tokoh kuat.
Ia menegaskan, sejauh ini belum ada yang bisa menggantikan posisi Megawati di PDI Perjuangan. Masing-masing kelompok tampaknya sudah merasa nyaman dengan posisi Megawati menjadi penentu dalam partai.
Dalam hal ini, menurutnya, isu regenerasi sudah cukup berembus di kalangan elite PDI Perjuangan. Namun, hal itu tetap harus menunggu jika ada sosok yang memang secara eksplisit dinyatakan Mega sebagai penggantinya.
Jika dilepas begitu saja, PDIP dinilainya belum siap untuk bersaing. Terutama, tuturnya, jika Mega tidak lagi mengambil peranan di dalam partai. Terpilihnya kembali Mega sebagai ketua umum dalam rekomendasi Rapat Kerja Nasional IV PDI Perjuangan di Semarang, menurutnya, adalah kebutuhan internal untuk menjaga stabilitas partai. rep:c73 ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika