JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melarang kadernya untuk menjadi menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Larangan tersebut merupakan komitmen PKS terhadap Koalisi Merah Putih.
Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS mengarahkan seluruh kadernya agar tetap menjaga persatuan dengan Koalisi Merah Putih di seluruh daerah. Tujuannya, kata dia, agar kekuatan partai semakin besar. "Presiden partai juga mengarahkan anggotanya di manapun tak berleha-leha dan mampu menyesuaikan diri," ujar Triwisaksana kepada Republika, Senin (22/9).
Ketua DPP PKS Bidang Humas, Mardani Ali Sera, menyatakan, visi-misi serta fungsi kebijakan PKS sejalan dengan Koalisi Merah Putih sehingga PKS pun merasa nyaman dengan koalisi ini.
Mardani juga mengungkapkan, partainya tak berharap ditawari kursi kabinet oleh kubu Jokowi. "Kami justru mendukung koalisi ramping dan tidak transaksional seperti yang dijanjikan Pak Jokowi," tuturnya.
Menurut Mardani, saat ini waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mewujudkan janji untuk membuat koalisi kecil dan tidak transaksional. "Kami sangat mendukungnya," katanya lagi.
Menurutnya, bila Jokowi menarik orang dari PKS atau Koalisi Merah Putih untuk masuk ke kabinetnya, justru tak sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Ia menjelaskan, kondisi politik saat ini bagus untuk rakyat karena memiliki dua koalisi pembeda yang dapat bersaing secara sehat. "Masyarakat bisa menilai sendiri mana yang paling memberi keuntungan untuk rakyat," katanya.
Mardani mengatakan, partainya nyaman dengan koalisi tersebut. "Memang sudah menjadi karakter PKS untuk berjalan sesuai dengan visi-misi, dan kami sudah membahas, ada kesepakatan visi-misi serta fungsi kebijakan dengan Koalisi Merah Putih," ujar Mardani.
Menurut Mardani, keputusan untuk tetap berada di Koalisi Merah Putih juga merupakan pembelajaran untuk partainya. Ia menjelaskan, masyarakat pun bisa menilai komitmen dan karakter partai yang tak mudah berubah arah. Baginya, selama lima tahun ke depan, kecil kemungkinan bagi PKS untuk berkoalisi dengan yang lain.
Pengamat politik pada Universitas Nasional, Alfan Alfian, mengatakan, PKS ingin menunjukkan dirinya konsisten sebagai oposisi dengan menjaga jarak dari iming-iming kekuasaan di pemerintahan. Menurut Alfan, PKS memiliki beban psikologi politik tersendiri ketika PKS sebagai bagian Koalisi Merah Putih untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terlebih, di saat peluang dan iming-iming kekuasaan terbuka lebar.
Sikap menjaga jarak itu, menurut Alfan, bukan semata-mata karena perbedaan faktor ideologi, melainkan faktor konsolidasi partai. Ia menambahkan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla juga tidak perlu merangkul PKS.
Menurut Alfan, koalisi Jokowi-JK cukup merangkul partai politik yang lain, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Hal itu, kata dia, sudah cukup mengimbangi jumlah kursi di parlemen. "Strategi Jokowi sebaiknya membiarkan PKS menjadi oposisi karena tidak mungkin pemerintah berjalan tanpa ada penyeimbang," ujarnya. rep: c91/c73 ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika