JAKARTA -- Sikap Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat yang pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD menandakan peluang untuk bergabung dalam koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menjadi kecil. Perubahan sikap PPP, PAN, dan Demokrat tersebut dinilai karena sinyal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tidak terlalu jelas sehingga membingungkan partai politik Koalisi Merah Putih tersebut.
"Politik itu kan tawar-menawar. Bisa jadi apa yang ditawarkan PDIP untuk mengajak mereka bergabung tidak terlalu jelas," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Malik Gismar, Senin (29/9).
Ia menambahkan, sikap PPP dan PAN tersebut bisa juga disebabkan oleh tidak adanya pendekatan yang dilakukan PDIP. Padahal, peluang kedua partai tersebut untuk bergabung sangat mungkin karena sering dikeluarkannya sinyal-sinyal dari internal partai tersebut. "PAN dan PPP lebih felksibel sangat mungkin mendukung PDIP. Lobi dan komunikasi politik PDIP seperti tidak jelas," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Achmad Basarah mengatakan, PDIP tetap menjalin komunikasi politik dengan tiga partai di Koalisi Merah Putih, pascapengesahan Undang-Undang Pilkada. Menurut Basarah, PDIP tetap membuka diri apabila ada partai dari Koalisi Merah Putih yang ingin bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). "Kami tidak menaruh dendam dengan partai tertentu," kata Basarah.
Basarah menyatakan, perbedaan pandangan soal pilkada langsung dan tidak langsung hanya bagian dari dinamika politik. Menurutnya, PDIP ingin tetap berkhusnudzon (prasangka baik) akan ada partai pengusung Prabowo Subianto yang bergabung di pemerintahan Jokowi-JK. "Pada saatnya mereka akan kembali," ujarnya.
Pendiri ormas sayap Islam PDIP, Baitul Muslimin Indonesia, ini percaya betul dengan adagium tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik. Menurutnya, satu-satunya hal abadi dalam politik adalah kepentingan.
Basarah mengatakan, segala kemungkinan soal dukungan politik tambahan kepada pemerintahan Jokowi-JK masih terbuka. "Kemungkinan pengelompokan baru dari pendukung Prabowo ke Jokowi-Jk sangat mungkin terjadi," kata Basarah.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mempersoalkan keinginan presiden terpilih Jokowi menarik dukungan tambangan dari partai Koalisi Merah Putih. "Yang penting tidak ada syarat," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding.
PKB berharap, Jokowi mendapat dukungan politik mayoritas di parlemen. "Biar efektif dan produktif kami ingin Pak Jokowi mendapat dukungan 50 persen plus satu di parlemen," ujar Karding.
PKB tidak khawatir dukungan tambahan dari partai koalisi Merah Putih akan mengurangi jatah menteri mereka di kabinet Jokowi. Karding menyatakan, PKB percaya Jokowi akan bersikap bijak dan proporsional dalam mengatur pembagian kursi kabinet kepada partai politik. "Kami tidak khawatir soal kursi di pemerintahan. Pak Jokowi pasti bijaksana dan proporsional," ujar Karding.
Anggota Badan Legislasi DPR RI ini percaya ketegangan politik yang terjadi saat pengesahan RUU Pilkada akan segera berakhir. Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan merapat ke pemerintahan Jokowi-JK begitu agenda politik mereka di parlemen tuntas. "Saya menduga setelah penetapan pimpinan DPR RI akan terjadi perubahan konstelasi politik lagi," katanya. n c83 rep:muhammad akbar wijaya ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika