JAKARTA — Para petinggi partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat bertemu di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat. Tak sekadar silaturahim, tapi pertemuan parpol pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) itu juga sebagai ajang konsolidasi internal untuk merebut kursi pimpinan Majelis Permusyawarah Rakyat (MPR).

"Hari ini, Ibu Mega mengundang pimpinan partai Jokowi-JK silahturahim. Namun, sekaligus membicarakan agenda, salah satunya masalah MPR," ujar anggota Fraksi PDIP Pramono Anung saat ditemui di kediaman Megawati, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (5/10).

Pramono berharap ada ruang musyawarah dan mufakat dalam proses pemilihan pimpinan MPR. Sebab, menurutnya, tidak pernah ada sejarah bila pimpinan MPR dipilih melalui proses voting.

Foto:Republika/ Wihdan

Pimpinan Fraksi Partai Nasional Demokrat Bachtiar Ali, Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah, dan Perwakilan Fraksi Hanura Rufinus Hutauruk saat konferensi pers di kantor Patai Nasional Demokrat, Jakarta, Sabtu (4/10).

Kini sistem pemilihan pimpinan MPR sama seperti memilih pimpinan DPR. Setiap koalisi harus mengajukan paket calon pimpinan. Namun, untuk MPR, jatah parpol hanya empat kursi, sedangkan satu kursi lainnya menjadi milik Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut Pramono, Koalisi Indonesia Hebat telah menyiapkan beberapa alternatif paket pimpinan yang akan diajukan sebagai calon pimpinan MPR. Tapi tanpa menyebutkan detailnya, Pramono menegaskan alternatif itu dimungkinkan apabila ruang musyawarah mufakat dibuka. "Maka alternatif pertama, ada ruang musyawarah," katanya.

Ketua Umum Hanura Wiranto menilai usulan pemilihan pimpinan MPR tanpa adanya paket dari parpol pengusung Jokowi-JK maupun Koalisi Merah Putih (KMP) dapat membangun konsep musyawarah untuk mufakat.

Ia mengatakan, sesuai dengan namanya MPR sebagai majelis terhormat maka jangan lagi dinodai perilaku memalukan para politisi. Padahal, MPR merupakan lembaga tinggi negara. Namun orang yang menjabat justru tak memiliki kematangan negarawan. "Ini kan soal membangun satu musyawarah untuk mencapai mufakat. Tidak ada kurang lebih dari parpol-parpol. Kita tidak bicara soal paket pimpinan. tapi kita bicara semangat," ujar Wiranto, Ahad.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menambahkan, ia bersama seluruh parpol pengusung dan pasangan terpilih Jokowi-JK sepakat mendorong perwakilan DPD sebagai ketua MPR. Dengan cara tersebut, ia meyakini akan tercapai cita-cita Pancasila.

Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) telah merumuskan susunan pimpinan MPR periode 2014-2019 yang dirancang bakal diketuai oleh politisi Partai Demokrat. Fadli Zon mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada nama kader Demokrat di parlemen yang diusulkan menjadi ketua MPR periode 2014-2019.

Ia memastikan parpol yang tergabung dalam KMP akan tetap berbagi peran dalam pemilihan pimpinan MPR yang bakal berlangsung Senin (6/10). "Tentu kita berbagi peran, tidak hanya di DPR kemarin, tapi juga di MPR," katanya

Sedangkan, untuk posisi wakil ketua MPR, Fadli Zon melanjutkan, bakal diisi dari beberapa partai. Ia juga menyatakan bahwa di dalam pimpinan MPR harus terdapat unsur Dewan Perawakilan Daerah (DPD). "Nanti kita lihat besok, bagaimana rapat konsultasi dan bagaimana hasilnya," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan pihaknya akan tunduk pada tata tertib sidang MPR.

"Finalnya kita lihat besok (Senin). Mengenai nama pimpinannya diserahkan ke partai masing-masing. Partai bersangkutan yang memberikan namanya," katanya. rep:c91/c62/antara ed: muhammad fakhruddin

Ikuti Whatsapp Channel Republika