JAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan tetap mendukung pelantikan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Koordinator Koalisi Merah Putih Idrus Marham mengatakan pihaknya akan menghadiri pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden 2014-2019.
Menurut Idrus, pelantikan Jokowi-JK merupakan mandat konstitusi. Idrus mengaku kerap mengkritik Jokowi saat Pemilu Presiden 2014 lalu. Namun, setelah Jokowi dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, Idrus mengaku menghargai hasil tersebut. "Saya ketika proses pemilu kemarin kritis pada Jokowi-JK. Tapi setelah menang, kita harus menghargai konstitusi itu," ujar Idrus.
Idrus berharap kubu Jokowi-JK tidak berprasangka buruk terhadap KMP. Dia menyatakan, tindakan politik harus didasarkan pada pikiran dan hati yang bersih. "Jadi kalau ada pikiran dari mereka akan diboikot, KMP akan boikot itu pikiran kotor," kata Idrus.
Idrus meminta semua pihak membuang pikiran negatif dalam membangun negeri. "Kita harus positif thinking, husnudzon kepada siapa pun," ucap dia.
Politisi Partai Demokrat Andi Nurpati menambahkan Jokowi juga tidak perlu khawatir bakal dimakzulkan (impeachment) dalam masa jabatannya. Meskipun, kata dia, komposisi pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. "Meng-impeach itu sudah ada kriterianya, jadi tidak semudah yang kita bayangkan," kata Andi yang juga wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat.
Menurut Andi, Indonesia pernah punya pengalaman memakzulkan presiden di zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur). Sehingga, kata dia, ke depan harus lebih berhati-hati.
Andi berkeyakinan Jokowi-JK akan menjalankan pemerintahan dengan mengikuti aturan yang ada. Menurutnya, impeachment presiden dan wakil presiden terjadi jika keduanya melanggar aturan. "Kalau tidak terjadi pelanggaran hukum dan etika mereka tidak perlu khawatir," ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Johny Simanjutak berharap Jokowi sebagai presiden RI dapat seiring sejalan dengan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, sejumlah permasalahan di Ibu Kota Jakarta membutuhkan penanganan dari pemerintah pusat, seperti banjir, kemacetan, dan rob laut.
Sebelumnya, Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani menengarai adanya upaya pemboikotan pelantikan Jokowi-JK oleh KMP. Puan khawatir realisasi dari wacana itu akan menggagalkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden. "Jangan sampai tanggal 20 Oktober terjadi wacana pemboikotan dan menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," kata Puan.
Puan mengatakan, pelantikan Jokowi-JK merupakan mandat konstitusi. Keduanya dipilih langsung oleh rakyat sebagai presiden dan wakil presiden 2014-2019. "Jadi saya berharap itu proses konstitusional yang harus dilakukan dan tidak boleh terhambat," ujarnya.
Dia mengingatkan rakyat tidak akan tinggal diam apabila KMP memboikot pelantikan Jokowi-JK. Menurutnya, rakyat akan marah apabila proses konstitusional pelantikan Jokowi-JK dihambat. "Rakyat paham dan tahu, kami tetap optimistis bahwa kami akan tetap bersama-sama rakyat," katanya. rep:muhammad akbar wijaya/c87/c66 ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika