JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak usulan Partai Golkar untuk membentuk badan khusus pusat krisis alias crisis center. Menurutnya, pemerintah selama ini juga telah menjalankan fungsi pusat krisis yang diminta Partai Golkar.
"Ndak, ndak.... Iya, sebenarnya di pemerintahan juga itu otomatis saja terbentuk. Artinya, urusan presiden, saya, menko-menko bekerja itu juga sistemnya sudah dilaksanakan," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/8).
Usulan pembentukan pusat krisis muncul dari Ketua Umum Partai Golkar (munas Bali) Aburizal Bakrie. Ical mengaku, akan mengirim usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Menurutnya, pembentukan badan tersebut dibutuhkan demi menyelamatkan negara dari krisis.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, presiden harus segera membentuk konsolidasi guna mengatasi perlemahan perekonomian. Oleh karena itu, dia menilai, usulan pembentukan pusat krisis dan perhelatan musyawarah nasional perlu dipertimbangkan pemerintah.
"Sebaiknya, usul Pak Ical itu dipertimbangkan. Termasuk, usulannya Pak Amien Rais, mengusulkan ada musyawarah nasional," ujar Hidayat Nur Wahid saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8).
Meski demikian, Hidayat mengungkapkan, pemerintah maupun publik tidak perlu panik dalam menghadapi situasi kini. Namun, Presiden tidak boleh menganggap enteng potensi masalah yang lebih besar."Bagaimana mengatakan basis ekonomi kita masih kuat? Lha, rakyat daya belinya sangat rendah, barang juga sangat langka. Jadi, segeralah pemerintah hadirkan keseriusan supaya rakyat tenang," ujarnya.
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta partai politik tidak memikirkan kelompok masing-masing. Terlebih, menghadapi kondisi sulit saat ini. Menurutnya, seluruh masyarakat harus bersatu untuk menghadapi masa krisis.
"KMP-KIH tidak relevan lagi, parpol jangan memikirkan kelompoknya lagi, kita harus bersatu, seberat apa pun cobaannya kalau kita bersatu kita akan mampu menghadapinya," kata Zulkifli di Malang, Jawa Timur, Selasa (25/8).
Zulkifli menambahkan, PAN menilai, kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu. Terlebih, jika harus dibarengi dengan penguatan di sisi politik. Artinya, seluruh pihak harus mengesampingkan ego masing-masing demi kepentingan bangsa Indonesia.
Ketua MPR RI ini juga mengingatkan jangan sampai Indonesia bernasib sama dengan negara besar Uni Soviet dan Yugoslavia yang sudah tinggal sejarah. Kebesaran dua negara itu memang tidak dapat diragukan. Namun, terlambatnya respons menghadapi tantangan di dalam negeri, akhirnya keperkasaan dua negara besar runtuh dan terpecah-pecah. n c14 ed: a syalaby ichsan
Ikuti Whatsapp Channel Republika