JAKARTA — Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat miskin untuk mengurangi kebiasaan merokok. Baik di perkotaan maupun perdesaan merokok berada di urutan kedua sebagai penyumbang kemiskinan.
"Kita akan mengurangi perokok. Yang kita tahu hal tersebut dapat mengakibatkan penyakit. Jadi, itu memang salah satu upaya dalam berperilaku hidup sehat," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Untung Suseno Sutarjo, di Jakarta, Kamis (7/1).
Untung mengatakan, Kemenkes berharap dapat mengatasi hal ini. Bahkan, kata dia, Kemenkes juga menyediakan klinik agar masyarakat berhenti merokok.
Menurut Untung, masih banyak masyarakat yang lebih mementingkan rokok daripada hidup sehat. Akibatnya ada yang kekurangan protein karena lebih memilih rokok daripada daging. "Gimana kalau dia sudah miskin, (terus) sakit? Ya tambah miskin lagi. Dia tidak bisa kerja. Itu yang kita advokasikan," ucapnya.
Setelah berhenti merokok, masyarakat harus mengutamakan uang sedikit yang didapatkannya untuk meningkatkan asupan gizi. Salah satu program Kemenkes pada tahun 2016 adalah Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga.
Koordinator Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Hananto Wibisono menyangkal bahwa rokok telah memperparah rakyat miskin. Ia justru menduga kemiskinan disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan kerja di Indonesia.
"Kurang relevan kalau dianggap sebagai penyebab kemiskinan. Bisa jadi kenaikan angka kemiskinan disebabkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan tingginya laju angkatan tenaga kerja baru," kata Hananto.
Kearifan pemerintah sangat ditunggu dalam menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia. Tingginya inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lamban sangat memengaruhi kenaikan kemiskinan.
Menurut Hananto, saat ini yang patut dibicarakan adalah tentang industri hasil tembakau (IHT). Menurut dia, IHT tidak bisa dibahas secara parsial karena merupakan industri yang saling terkait dari hulu hingga ke hilir.
"Sampai dengan hari ini, sektor IHT masih memberikan efek ekonomi bagi petani tembakau dan cengkeh, pekerja, peritel, dan sektor terkait. Ada 6,1 juta orang yang bergantung hidupnya pada sektor ini," jelas dia.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan fungsi dan peran pusat data dan informasi (pusdatin). Ini merupakan basis data terpadu kemiskinan. "Penanganan kemiskinan memerlukan pemetaan dan data sahih. Ini dilakukan agar berbagai intervensi bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, serta komprehensif," kata Khofifah.
Pada 2016 ujung tombak penanganan fakir miskin dilakukan dengan mengoptimalkan Program Keluarga Harapan (PKH) dari 8 persen menjadi 11,8 persen. Penerima PKH dari 3,5 juta menjadi 6 juta keluarga sangat miskin. Penerima bisa diwisuda dari 400 ribu menjadi 800 ribu orang pada 2016.
PKH yang dikenal dengan bantuan tunai bersyarat atau conditional cash transfer (CCT) pada 2017 ditargetkan menyasar 25 persen keluarga sangat miskin. Selain ditargetkan mampu mempersempit kesenjangan, PKH juga bisa empat kali mempercepat penurunan kemiskinan kurang dari lima tahun. n dyah ratna meta novia ed: erdy nasrul
Ikuti Whatsapp Channel Republika