JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu menegaskan, partai politik (parpol) tidak usah mencampuri perombakan kabinet. Sebab, hal itu adalah urusan presiden semata.
"Itu kan haknya presiden. Ya terserah beliaulah. Apalagi, itu parpol. Udahlah tak usah ikut campur," ujar Ryamizard di Jakarta, Kamis (6/1).
Ia menilai, dirinya bekerja untuk presiden. Maka, yang berhak menilai adalah presiden. Jika nanti Presiden Jokowi hendak mencopotnya dari jabatan menteri, hal itu pasti sudah dipertimbangkan dengan matang.
Sementara itu, pihak Istana Negara membatah rumor bakal adanya posisi menteri utama. Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan, Undang-Undang Kementerian tak menyebut adanya jabatan tersebut.
Beredar pesan berantai di masyarakat yang menyebut nama sejumlah menteri yang akan dicopot dan digeser. Salah satunya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan disebut akan menduduki jabatan menteri utama. Sementara, jabatan yang ditinggal Luhut dikabarkan akan diisi Johny Lumintang. "Yang sepenuhnya tahu bagaimana menteri-menteri dan kemudian seperti apa itu adalah Presiden," kata Ari menegaskan.
Banyaknya rumor soal perombakan kabinet itu membuat Jokowi harus mengingatkan menteri-menterinya agar tak terpengaruh. Presiden meminta menteri tetap fokus bekerja sesuai tugasnya masing-masing.
Ari menjelaskan, evaluasi terhadap kinerja kabinet tengah dan terus dilakukan Presiden. Ada tolok ukur kinerja yang harus dipenuhi semua menteri. Ari menyebut, sejak membentuk Kabinet Kerja, Presiden dan menteri-menterinya memiliki semacam pakta integritas dan kesepakatan kerja tentang apa yang harus dilakukan. Hal itulah yang menjadi dasar bagi Jokowi untuk melakukan evaluasi.
Kendati begitu, menurutnya, evaluasi tak harus selalu berujung pada perombakan kabinet. Hasil dari evaluasi bisa saja berupa perintah dari Presiden pada menteri untuk melakukan perbaikan.
Sementara itu, mantan pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Prabowo dikabarkan akan segera ditunjuk menjadi juru bicara kepresidenan. Tim Komunikasi Presiden menyebut, hingga kini belum ada pertemuan antara Presiden dan Johan Budi.
Menurut Ari, sejauh yang ia tahu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki yang sudah mengagendakan pertemuan dengan Johan Budi. Namun, pertemuan yang dijadwalkan pada Rabu (6/1) kemarin itu pun terpaksa batal karena ada kabar duka wafatnya ibunda Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Teten dan Johan bertemu di rumah duka almarhumah.
Saat dikonfirmasi soal rencana kebutuhan Presiden memiliki seorang juru bicara, Ari menjawab diplomatis. "Saya tidak punya komentar soal itu," ujarnya. n ed: erdy nasrul
Ikuti Whatsapp Channel Republika