Skandal pencatutan nama pemimpin negara semakin menurunkan kehormatan lembaga legislatif jelang tutup tahun 2015 lalu. Ketua DPR RI saat itu, Setya Novanto, bersama dengan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid diketahui telah memanfaatkan jabatannya untuk meminta jatah 20 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Satu bulan lamanya publik menanti-nanti kesadaran etis politikus Partai Golkar tersebut. Serangkaian \"drama\" persidangan para yang mulia di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akhirnya berujung kejutan.

Pada malam 16 Desember 2015 Setya Novanto mengajukan pengunduran dirinya dari kursi ketua DPR periode 2014-2019.

Rupanya, partai yang membesarkan Orde Baru itu tak akan kehilangan kursi di pimpinan DPR.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pengganti ketua DPR yang mengundurkan diri berasal dari partai politik yang sama.

Ketua umum Partai Golkar hasil munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical), lantas menunjuk Ade Komarudin sebagai pengganti Setya di pimpinan DPR. Sebaliknya, jabatan ketua Fraksi Golkar yang ditinggalkan Ade diduduki Setya Novanto.

Dari posisi inilah pengaruhnya yang signifikan di parlemen tetap bertahan. Setya membuktikan dirinya tak sekadar anggota legislatif biasa.

Perombakan wakil Golkar di alat kelengkapan dewan (AKD) cenderung menguntungkan bagi Setya Novanto.

Hal itu tampak dari rotasi yang terjadi dalam tubuh Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Posisi Ahmadi Noor Supit sebagai ketua Banggar periode 2014-2019 digantikan oleh Kahar Muzakir.

Meskipun pihak DPP Partai Golkar mengklaim bahwa itu hal biasa, sulit untuk tidak melihatnya sebagai manuver politis.

Kepada awak media, Supit mengomentari soal pergantian struktur AKD ini. Anggota legislatif dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I itu mengeluhkan posisi Setya Novanto yang menurutnya belum resmi menjabat sebagai ketua Fraksi Golkar.

\"Logikanya, belum boleh diterima.

Tapi, kanpimpinan DPR teman- temannya Setya Novanto,\" ujar Ahmadi Noor Supit kepada wartawan, Rabu (6/1) lalu.

Kahar Muzakir sebelumnya merupakan wakil ketua MKD yang baru dimasukkan begitu skandal Setya Novanto bergulir. Dalam jalannya pengusutan atas kasus \"Papa Minta Saham\" itu, Kahar pun dinilai berupaya melindungi Setya Novanto.

Mulai dari insiden \"gebrak meja\", seperti yang diungkapkan unsur MKD lainnya, Junimart Girsang (

Republika, 30 November 2015) hingga berulang kali mempertanyakan legal standing Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pengadu.

Kahar dan Setya juga pernah sama-sama menjadi saksi dalam persidangan yang menyeret Rusli Zainal di pengadilan Tipikor Riau.

Sidang tersebut mengenai kasus suap dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012.

Atas dasar itu, ada kekhawatiran dominasi pihak tertentu selepas pengusutan kasus \"Papa Minta Saham\" di MKD. Dominasi tersebut dinilai akan mewarnai kinerja DPR sepanjang tahun ini, khususnya terkait politik anggaran.

\"Kelihatannya, DPR sekarang diken dalikan Pak Novanto. Golkar juga demikian. Pak Novanto bebas melakukan apa saja yang ia inginkan,\"

kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)

Sebastian Salang kepada Republika, Jumat (8/1).

Masih dalam pengamatan Sebastian, seharusnya seluruh unsur DPR menolak manuver demikian. Berkaca pada hasil kinerja tahun lalu, menurut dia, seharusnya DPR tak lagi dibuat gaduh dengan urusan-urusan politis yang berpusat pada kepentingan orang atau kelompok tertentu.

\"Sayangnya, DPR diperlakukan seperti itu. Semua anggota sepertinya tidak berdaya. Partai Golkar juga tidak berdaya atas Pak Novanto,\" kata dia menambahkan.

Berdasarkan Pasal 70 dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Banggar memiliki tujuh tugas. Pertama, membahas bersama pemerintah dalam menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan menjadi acuan setiap kementerian/lembaga.

Kedua, menetapkan pendapatan negara bersama pemerintah. Ketiga, membahas RUU tentang APBN.

Keempat, melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi dan AKD lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.

Kelima, melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan dapil yang diusulkan komisi.

Keenam, membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi APBN. Ketujuh, membahas pokok-pokok pen - jelasan atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Bila kerja Banggar diwarnai kegaduhan internal, tidak mustahil peng anggaran pemerintah ikut terkendala. Apalagi, hingga kini Golkar be lum mempunyai DPP yang berlandaskan hukum. \"Dampaknya, DPR akan semakin terpuruk. Semakin kehi langan kepercayaan publik,\" tegas Sebastian.

Anggota Banggar Erma Suryani Ramik menanggapi santai soal pergantian pucuk pimpinan tersebut.

Dia enggan menilai pergantian di masa reses DPR itu sebagai sesuatu yang tiba-tiba dijalankan.

\"Masa reses masih berlangsung.

Suratnya (mengenai pergantian pimpinan Banggar) belum saya baca.

Suratnya belum ada,\" ujar politikus Partai Demokrat itu, Jumat (8/1).

Namun, dia menghormati keputusan rotasi unsur pimpinan Banggar sebagai hak partai yang bersangkutan. Menurut Erma, masih terlalu dini untuk menilai apakah pergantian tersebut akan mengganggu jalannya kinerja Banggar dalam tahun ini. (ed:erdy nasrul)