Sabtu 09 Jan 2016 13:00 WIB

NU Dukung Amendemen UUD 1945

Red: operator

REPUBLIKA.CO.ID,NU Dukung Amendemen UUD 1945

AGUS RAHARJO 

JAKARTA--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung rencana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengusulkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj saat menerima kunjungan DPP PDIP di kantor PBNU, Jakarta, Jumat (8/1).

Dalam kunjungan itu, Said Aqil mengatakan, banyak kesamaan pandangan antara PDIP dan PBNU.

Misalnya, kata Said Aqil, soal pandangan bahwa saat ini negara Indonesia tidak memiliki arah pembangunan yang jelas. 

Hal ini membuat kebijakan pemerintah yang dikeluarkan tidak jelas akan mengarah pada pembangunan di sektor apa. Terlebih, setiap berganti rezim, arah pembangunan selalu tidak menentu. 

Akibatnya, kata Said Aqil, yang miskin semakin miskin dan yang kaya menjadi semakin kaya.

 
\"NU mendukung gagasan PDIP untuk mengamendemen UUD 1945. Tidak apa-apa diamendemen, kalau dilihat ada yang kurang, kita amendemen lagi,\" ujar Said Aqil di kantor PBNU, Jumat (8/1).

Dengan rencana amendemen UUD 1945 ini, kata Said Aqil, diharapkan dapat membuat arah pembangunan menjadi jelas. Seperti yang sudah pernah diterapkan di awal berdirinya bangsa Indonesia. 

Setiap masa kepemimpinan presiden tidak cepat berganti karena sudah memiliki arah pembangunan jangka panjang. Sebelumnya, PDIP memang berusaha untuk mengusulkan amendemen UUD 1945.

Hal ini dibutuhkan oleh seluruh masyarakat agar pemerintah membuat kebijakan yang terarah.

Bukan lagi sesuai rezim yang berkuasa. 

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto mengatakan, dalam rapat kerja nasional yang akan dilaksanakan pertama kali pada Ahad (10/1), salah satu agenda penting adalah kembali memunculkan konsep pembangunan semesta berencana. 

Konsep ini merupakan gagasan untuk mendukung program Trisaksi presiden Sukarno. Saat ini, menurut Hasto, pemerintah perlu membuat konsep pembangunan semesta berencana sebagai dasar pijakan presiden dalam pembangunan.

\"Kita menjelaskan konsep pembangunan semesta berencana yang akan kita bahas di rakernas, juga soal amendemen UUD,\" kata Hasto. Dalam amendemen UUD 1945 yang digagas PDIP, juga akan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi di Indonesia. 

Terkait pertemuan ini, Hasto mengatakan, tujuannya adalah untuk silaturahim sekaligus menyampaikan undangan pada PBNU untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP pada 10 Januari 2016 hingga 12 Januari 2016.

\"Kami diminta Ibu Mega untuk silaturahim dan sekaligus secara khusus menyampaikan undangan kepada Bapak Said Aqil Siraj,\" kata Hasto.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan, silaturahim yang dilakukan PDIP ini juga akan dilakukan ke tokoh lainnya. Selain ke PBNU, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini juga akan mengunjungi tokoh keagamaan lain, seperti PGI. \"Pokoknya ke tokoh-tokoh strategis, kita akan melakukan sosialisasi.\" (ed: muhammad hafil)

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement