Soal wacana perampingan kabinet pemerintahan Jokowi-JK, bagaimana pendapat Bapak?

Yang perlu dilakukan Jokowi-JK merumuskan, apa sih sebenarnya agenda prioritas lima tahun ke depan, konstruksinya seperti apa. Kemudian/ turunannya kabinet seperti apa untuk menyukseskan agenda kerja Jokowi-JK. Disesuaikan agenda lima tahun ke depan.

Idealnya kabinet Jokowi-JK seperti apa, Pak?

Kalau bicara ideal,  jangan berorientasi pada kuantitas, tapi hal kualitatif fungsinya seperti apa. Apakah bisa cepat bekerja, ibarat kendaraan bisa segera take off. Sehingga, tidak bisa berangkat dari perlu perampingan. Kalau ramping maka akan mudah bergerak itu namanya kuantitas. Realistisnya, kalau ada pergantian atau penggabungan itu proses adaptasi membutuhkan waktu, tidak segera bisa kerja cepat.

Jadi, bagaimana tahapan yang harus ditempuh Jokowi-JK?

Urutannya Jokowi membuat program-program inventarisasi. Kemudian, baru arsitektur kabinet. Selanjutnya menentukan kriteria menteri yang jelas, apakah tidak boleh rangkap jabatan, soal leadership, manajerial, dan latar belakang yang baik.

Dan terakhir, segera menunjuk menteri yang cocok untuk itu. Arsitektur itu bagian yang besar. Intinya pendekatan kualitatif, soal efisiensi jangan terjebak pada angka 34 atau 27, dan sebagainya.

Kalau soal penggabungan kementerian bagaimana, Pak?

Mungkin akan ada penggantian nama, tapi menurut saya yang agak keliru, berangkat jumlahnya 34 itu dipikirkan nama.  Seharusnya, disesuaikan kebutuhan. Pemerintahan sekarang birokrasi sekarang, kalau nama diganti tapi struktur kementerian sama tidak masalah. Yang masalah kalau penggabungan akan ada restrukturisasi.

Soal wacana penggabungan Dirjen Dikti dengan Kemenristek?

Tinggal fokus saja kalau mau digabung, itu tidak terlalu merepotkan. Sebenarnya ini hak prerogatif  Jokowi. Presiden bisa memutuskan asal dipenuhi janji-janjinya. Panduan ada pada Undang-Undang Kementerian yang jelas tidak melanggar.

Jadi, apakah tetap seperti pemerintahan saat ini?

Lebih realisitis itu 34 kementerian. Tapi, koordinasi betul, jangan untuk mengurus pendidikan dan kemiskinan banyak sektor yang overlapping (tumpang tindih), harus fokus dan koordinasi. Bukan pada perdebatan jumlahnya.   rep:c87 ed: teguh firmansyah

Ikuti Whatsapp Channel Republika