REPUBLIKA.CO.ID, Pada seratus hari masa kepemimpinan Jokowi-JK, masyarakat belum puas dengan kinerja pemerintah. Bagaimana tanggapan Anda?

Singkatnya, pemerintah tidak mengenal istilah seratus hari. Masing-masing kementerian diberikan target yang beda-beda oleh Presiden. Misalnya, untuk kelembagaan kabinet itu diberikan waktu 20 Januari 2015, sudah selesai minggu lalu.

Untuk masalah penataan perizinan diberikan waktu oleh Presiden enam bulan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah launching 26 Januari 2015. Untuk pengadaan barang dan jasa untuk pupuk dan benih, itu sudah selesai pada awal Desember 2014.

Jadi, pemerintah ini tidak mengenal program seratus hari. Tapi, mengenal yang namanya quick win. Program seratus hari itu adalah persepsi yang mungkin lebih berorientasi pada apa yang selama ini digunakan oleh sistem Amerika Serikat (AS)

Tapi, Jokowi-JK tidak mengenal dan memakai seratus hari sebagai indikator melakukan evaluasi kinerja.

Seperti apa evaluasi kinerja yang dilakukan Presiden pada setiap kementerian?

Tiap bulan ada evaluasi dari Presiden. Biasanya saat paripurna yang dilakukan minggu pertama tiap bulan, Presiden melakukan arahan dan evaluasi, misalnya, ada menteri yang kurang fokus atau ada penugasan khusus.

Apa ada rencana reshuffle pada menteri yang tidak mencapai target?

Belum direncanakan sampai ke situ. 

Oleh Halimatus Sa'diyah ed: Ferry Kisihandi

Ikuti Whatsapp Channel Republika