KPK menangkap M Sanusi atas dugaan praktik suap terkait proyek reklamasi. Ada permintaan dari sejumlah kalangan agar proyek itu dihentikan. Bagaimana tanggapan Nasdem?

Untuk persoalan hukum, kami serahkan sepenuhnya kepada KPK. Tapi, soal reklamasi, kami punya penilaian sendiri.

Seperti apa pandangan umum Nasdem terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta?

Kami sejak awal mendukung reklamasi. Pimpinan fraksi kami melihat program ini dibutuhkan untuk revitalisasi dan pengembangan kawasan pantai utara Jakarta. Jadi, pandangan kami sejalan dengan Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama).

Bagaimana dengan wacana pembekuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DPRD?

Itu kan nanti mekanisme yang menentukan. Seperti apa sikap yang akan diambil oleh pimpinan (di DPRD), itu perlu dirapatkan lagi di masing-masing fraksi.

Sejauh ini, perkembangan proses raperda tersebut di DPRD seperti apa?

Sebenarnya sudah hampir final. Tinggal verifikasi akhir dari Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama). Tapi, masalahnya, raperda itu baru bisa disahkan jika sidang di dewan mencapai kuorum. Selama ini, sudah beberapa kali sidang, tidak pernah kuorum.

Tanggapan Anda terkait suara-suara yang menyebutkan proyek reklamasi ini penuh dengan masalah?

Masalah itu di mana-mana pasti ada. Tergantung cara kita melihat persoalan tersebut. Perlu dipertanyakan juga, apakah masalah yang mereka teriakan itu benar-benar ada atau hanya dibuat-buat? Kalau saya malah berpikir reklamasi ini tidak perlu dipersoalkan karena sudah ada kajian akademisnya.   Oleh Ahmad Islamy Jamil, ed: Fitriyan Zamzami

Ikuti Whatsapp Channel Republika