Kerusuhan di lapas disebut terkait kurangnya personel penjaga. Bagaimana rencana pencabutan moratorium penerimaan SDM lapas?

Belum, nanti dulu. Jadi bukan moratorium juga. Ini kendalanya sama proses PP (peraturan pemerintah)-nya. Saya sudah kerja sama dengan TNI. Cuma memang masih ada kendala-kendala. Kita tetap ingin tambah.

Apa saja kendala yang Anda maksudkan?

Jadi, yang ada dari TNI ini PNS yang mau perwira. Kita mintanya bintara ke bawah. Supaya masa pensiunnya masih panjang. Ada juga dari teman-teman TNI yang merasa kalau sudah PNS enggak bisa purnawirawan. Nah, kendala kedua ini udah banyak yang pensiun, tapi enggak ada yang masuk. Jadi, kita memang kurang orang.

Lalu apa yang dilakukan Kemenkumham untuk bisa menambah personel?

Saya masih usahakan ke semua pihak. Saya masih diskusi juga dengan Menpan RB dan TNI soal ini. Kita juga masih proses ini PP-nya.

Apa yang harus dilakukan oleh aparat agar kejadian kerusuhan tidak lagi terjadi meski jumlah personel minim?

Saya sudah sampaikan ke jajaran. Agar semua perilaku, semua kebijakan, dilakukan dengan sesuai SOP. Bayangkan saja ada 3.500 orang, yang jaga 20 orang. Ini enggak bisa pakai kekerasan. Harus pakai soft approach. Kalau tidak pasti meledak.

Bagaimana dengan langkah jangka pendek terkait persoalan tersebut?

Sekarang ini ada beberapa lapas baru. Nah, ini mau saya geser saja. Saya sudah perintah ke Dirjen PAS untuk geser. Baik geser tahanan juga petugas. Cipinang dan Salemba saya geser ke Gunung Sindur, Depok, dan Cikarang.    Oleh Intan Pratiwi, ed: Fitriyan Zamzami

Ikuti Whatsapp Channel Republika