Apakah BPOM harus ungkap semua sampel vaksin palsu?
Kalau itu kan memang sedang dilakukan investigasi. Komisi IX mendorong BPOM dan Kemenkes menjadikan kasus vaksin palsu ini sebagai entry point mengungkap obat-obatan palsu dan lain sebagainya.
Kita minta, jadikan ini entry point sehingga menjadi credit point juga bagi Kemenkes dan BPOM. Kalau kemarin mereka keliru, hari ini jangan keliru.
Kalau tidak dibuka, bisa menimbulkan kemarahan publik?
Hari ini sudah terjadi beberapa kegaduhan karena masyarakat belum memahami sehingga ada oknum yang melakukan tindakan anarkistis. Kan tidak boleh juga. Semua sudah ditangani pemerintah, Bareskrim Polri, dan Kemenkes sudah berkoordinasi.
Jadi, masyarakat tidak harus menyerbu rumah sakit. Maka, kalau polisi bertindak, ya wajar karena ini negara hukum, tetapi di satu sisi kita minta semua oknum yang terlibat diproses hukum. Namun, masyarakat juga tidak boleh melanggar hukum.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memboikot untuk melakukan vaksin ulang, apa itu sikap yang wajar?
IDI mengatakan, tidak mau melakukan vaksinasi ulang karena merasa disudutkan. Kan sebenarnya tidak seperti itu. Ini negara hukum, jangankan dokter, siapa pun di mata hukum sama. Siapa pun yang melakukan kesalahan, harus dihukum.
Tidak boleh IDI arogan seperti itu. IDI bukan lembaga tempat berlindung oknum yang salah, tetapi merupakan lembaga yang melakukan pembinaan dan melindungi kalau tidak salah dan memberikan sanksi terhadap dokter yang melakukan kesalahan.
Jangan malah defensif membabi buta. Kita tidak mengatakan semua dokter nakal dan keliru. Kita kan bicaranya oknum. Harusnya IDI terbuka dan membantu Bareskrim Polri, BPOM, Kemenkes, dan Komisi IX dalam kasus vaksin palsu ini.
Lalu, apa yang yang seharusnya dilakukan IDI?
Jangan kemudian IDI mengancam pemerintah tidak mau melakukan vaksinasi ulang. Tidak mau melakukan vaksinasi ulang sama saja mengancam pemerintah dan mengancam rakyat. Dia mau berhadapan dengan rakyat? Tidak boleh.
IDI kan lembaga yang dihormati masyarakat karena itu harus melindungi rakyat dari praktik oknum tidak bertanggung jawab. Jadi, saya agak kecewa dengan IDI, masyarakat minta perlindungan IDI terhadap oknum dokter yang nakal. Oleh Eko Supriyadi, ed: Ferry Kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika