Foto: Republika/ Musiron  

Anda mengusulkan agar Presiden Joko Widodo membentuk tim independen terkait pengakuan Fredy Budiman yang diungkap oleh Haris Azhar?

Pertama, sebetulnya pemerintah itu mestinya berterima kasih kepada warga negara yang menyampaikan informasi sebagai data yang sangat berharga, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang disebut oleh Haris di situ. Beliau menuturkan pengakuan almarhum, lalu disampaikan ke publik dengan menyebut beberapa hal. Pertama, sebetulnya Freddy bukan tidak menerima hukuman, dia menerima hukuman itu.

Kedua, dia menyebut, yang narkoba ini mafia, dan dia menyebut  beberapa lembaga, termasuk juga beberapa oknum, termasuk dia menyebut oknum dengan inisial bintang dua dan seterusnya. Mestinya, dengan masuknya ini, maka para pemangku kepentingan, oknum, dan lembaga yang disebut ini segera mengklarifikasi secara terbuka, bukan justru melakukan apa yang disebut kriminalisasi kepada warga sipil yang memberikan informasi yang sangat berharga. Justru mereka punya kesempatan untuk menggali informasi kepada saudara Haris, bukan justru mengintimidasi apalagi mengkriminalisasi. Respons kapolri yang meminta kadiv humas berkomunikasi dengan Haris itu bagus. Sekali lagi, jangan ada kriminalisasi kepada Haris.

Apa yang harus dilakukan Presiden?

Kedua, ini momentum dan informasi yang sangat berharga buat pemerintahan Jokowi untuk mempertegas komitmennya dalam Nawacita dan janji pemerintahan Jokowi untuk antinarkoba. Publik mengapresiasi Jokowi dalam memberantas narkoba sampai mengeksekusi pidana narkoba. Maka ini momentum yang paling tepat bagi Jokowi untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab dari informasi yang berharga ini, dengan membentuk tim independen untuk mencari kebenaran dari informasi ini, karena di situ disebut beberapa pejabat dan lembaga.

Tim independen anggota siapa saja?

Anggota dari orang-orang yang kredibel. Apa pun hasilnya, disampaikan ke publik. Kemudian publik bisa mengapresiasi. Kalau informasinya bisa dipertanggungjawabkan, bisa sebagai bahan Presiden mengambil kebijakan dalam rangka bersih-bersih, terutama memperkuat gerakan anti narkoba. Kalau sekiranya tidak benar, juga diumumkan kepada publik. Bahwa ini tidak punya data-data yang cukup, misalnya, maka lembaga yang disebutkan jadi clear.

Apa dampaknya kalau Presiden tidak mengambil tanggung jawab ini?

Dengan informasi yang luar biasa, kalau tidak dikelola dengan baik, akan menggerus modal sosial gerakan pemberantasan narkoba. Kalau ini terjadi, maka pemberantasan narkoba berada di jurang kehancuran. Selain itu, kenapa ini penting? Sebab menyangkut kredibilitas peradilan kita. Kalau ini tidak di-clear-kan, maka akan terjadi distrak terhadap peradilan kita. Ini membahayakan. Akan terjadi gelombang protes besar yang mempertanyakan bagaimana putusan hukum mati dengan kredibilitas peradilan yang dipertanyakan.

Mulai dari mana tim independen bekerja?

Haris itu menyebut bahwa Freddy Budiman pernah memasukkan pernyataannya dalam pleidoi, maka sebetulnya Haris dan publik bisa meminta KY (Komisi Yudisial) untuk memerintahkan pengadilan di mana peristiwa itu disidangkan untuk membuka data itu. Kalau ada di pleidoi, maka itu jadi terang. Oleh Muhammad Fakhrudin ed: Fitriyan Zamzami

Ikuti Whatsapp Channel Republika