Bagaimana menurut Anda urgensi pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia?

Penggunaan nuklir di Indonesia sebenarnya memang sudah mendesak. Iya, artinya untuk energi alternatif yang juga clean energi dan bisa dengan kapasitas yang besar. Misalnya bisa berapa ribu megawatt itu satu PLTN itu, apalagi untuk mempersiapkan pertumbuhan kebutuhan permintaaan energi listrik untuk 10 tahun yang akan datang.

Berarti parlemen mendukung pendirian PLTN di Indonesia?

Itu bergantung pada pemerintah karena kita di DPR tidak bisa memaksakan. Hal itu bila direncanakan pemerintah akan masuk di APBN. Rancangan APBN itu kan diajukan pemerintah.

Buat kami, yang penting itu sisi keamanan. Harus cermat dan teliti dengan analisis teknologi yang ter-update soal PLTN. Itu sebenarnya bisa mulai dipersiapkan. Memang, ada yang getol juga bicara soal PLTN ini, tetapi hanya retorika. Kalau memang udah serius, bisa diperjuangkan di APBN 2018.

Paling tidak untuk kelayakan tadi itu. Di mana yang tepat tempatnya, bagaimana dampak lingkungan, bagaimana jika nantinya terjadi trouble dan ledakan. Kalau terjadi trouble, sistem keamanannya bagaimana? Teknologinya juga harus terbaru. Pembiayaan dan investasinya berapa nilainya? Dari mana nantinya pembiayaan itu kan perlu multiyears. Visibilities itu tadi kan perlu penelitian yang bagus.

Nah, APBN 2018 ini perlu penelitian soal ini. Kalau serius, bisa masukin ke APBN 2018 yang komprehensif. Itu bisa dilihat keputusannya bagaimana.

Parlemen siap mendukung bila rencana itu dimasukkan dalam RAPBN?

Saya berpikir, ini strategis. Sudah diperlukan, tapi banyak aspek yang diperlukan dan diperhitungkan. Tapi, ini kan perlu biaya dan perencanaan yang terarah. Perencanaan harus matang. Nah, itu perlu disokong di APBN 2018. Hasil itulah yang akan menentukan lanjut atau tidak lanjut. Saya mengusulkan masuk di RAPBN 2018 untuk penelitian lebih lanjut soal PLTN. Sesudah itu, baru ketahuan ini lanjut atau tidak.       Oleh Intan Pratiwi, ed: Fitriyan Zamzami

Ikuti Whatsapp Channel Republika