oleh:Rr Leany Sulystiawati--SURABAYA - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana mengatakan, warga sekitar lokalisasi prostitusi Dolly sebenarnya sudah mulai sepakat dengan penutupan Dolly pada 19 Juni 2014 mendatang. Namun, Wisnu meminta adanya nota kesepahaman (MoU) mengenai jaminan penghasilan seperti yang selama ini ditawarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. “Warga meminta agar ada MoU mengenai jaminan penghasilan yang selama ini ditawarkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini,” katanya, Ahad (25/5).
Jaminan yang dimaksud Wisnu, misalnya, pembangunan sentra pasar, sentra pedagang kaki lima (PKL), hingga modal usaha untuk para warga terdampak. Untuk itu, pria yang juga wakil wali Kota Surabaya itu mengaku akan menyerahkan permintaan MoU tersebut kepada Risma. Apa pun hasilnya, pihaknya tidak akan menolak. Namun, yang juga tidak kalah penting, kata Wisnu, sentra PKL dan pasar seyogianya lebih baik diwujudkan sebelum penutupan Dolly. Paling lambat bersamaan dengan penutupan lokalisasi itu.
Namun, mengenai eksekusi penutupan Dolly, Wisnu menegaskan tidak segan-segan menerjunkan kader PDIP untuk melindungi warga Dolly jika penutupan lokalisasi yang konon terbesar se-Asia Tenggara itu dilakukan dengan cara kekerasan dan memaksa. “Kalau caranya represif dan arogan seperti itu maka kader PDIP akan berada di sana melindungi masyarakat Dolly.”
Ketua DPRD Kota Surabaya M Machmud menilai, rencana penutupan Dolly yang diumumkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini merupakan program yang bagus. Karena itu, pihaknya 100 persen mendukung penutupan lokalisasi itu dan meminta Risma tidak goyah atas rencana awal. “Termasuk ancaman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya yang menerjunkan kader jika Dolly ditutup secara represif,” kata Machmud, Ahad (25/5).
Dia menegaskan, Dolly memang harus ditutup sesuai jadwal karena memberikan dampak buruk untuk warga Surabaya. Selama ini, kata dia, “konsumen” PSK di Dolly tidak hanya pria dewasa, melainkan juga generasi muda seperti anak-anak dan remaja. “Kalau sudah begitu, siapa yang menanggung kalau anak-anak dan remaja yang terkena dampak buruk akibat adanya lokalisasi ini?” ujarnya.
Risma menegaskan, Dolly akan tetap ditutup pada 19 Juni 2014. Namun, ia mengaku memahami kalau warga Dolly menolak penutupan lokalisasi itu. Sebenarnya, dia melanjutkan, warga yang menolak belum mengetahui dan mencoba menjalani program pelatihan pascapenutupan Dolly yang ditawarkan Pemkot Surabaya. “Kalau mereka (warga di Dolly) sudah menjalani pelatihannya maka usahanya bisa bergerak maju seperti yang dialami warga di bekas lokalisasi Dupak Bangunsari,” ujarnya. ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika