JAKARTA --- Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meresmikan pembentukan Kantor Transisi yang akan mempersiapkan pengalihan pemerintahan. Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Arie Sujito mengingatkan, tim transisi bentukan Jokowi hendaknya tidak tergesa-gesa dalam menyeleksi orang-orang yang akan berada dalam kabinet mendatang.
Menurut Arie, sebelum menjaring kandidat menteri, tim transisi seharusnya menyiapkan struktur dan kriteria kabinet pemerintahan terlebih dahulu.
"Jangan bicara dulu siapa orangnya (kabinet), tapi struktur dan orientasi. Pendekatan idol tidak relevan karena yang dibutuhkan untuk disusun itu tantangan ke depan yang akan dihadapi presiden," kata Arie kepada Republika, Senin (4/8).
Foto:Yasin Habibi/Republika
Rumah Transisi Jokowi-JK: Kantor transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Selasa (5/8).
Dia melanjutkan, ide Jokowi membentuk tim transisi merupakan ide yang bagus. Alasannya, pemerintahan baru membutuhkan persiapan dan penataan kelembagaan yang matang. Di sinilah seharusnya tugas tim transisi berada, yakni membuat desain besar guna membantu Jokowi menyusun kriteria pemerintahan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan.
Tim harus memberikan masukan mengenai tantangan pemerintahan ke depan. Tim juga harus merumuskan alternatif strategi dan kelembagaan yang cocok untuk mengatasi segala macam tantangan tersebut. Setelah itu, barulah tim memilih orang-orang berdasarkan rekam jejaknya dan bukan orang yang sekadar dekat dengan Jokowi-JK. "Tim transisi harus membuat grand design penyiapan fase yang lebih baik. Pemerintah mendatang jangan terlalu dominan pencitraannya."
Arie menambahkan, tim transisi juga harus mampu meminimalisasi kabinet transaksional dalam merekrut calon sumber daya kabinet. Tim diharapkan bisa menjembatani terbentuknya kabinet yang profesional dan berintegritas. Apalagi, saat ini ada krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Adapun mengenai kriteria kabinet yang profesional berintegritas, Arie menyebutkan, antara lain, memiliki rekam jejak yang baik dan bersih dari korupsi. Selain itu, calon menteri juga harus mempunyai kemampuan kepemimpinan dan manajerial sehingga berani membuat gebrakan dan membongkar kebobrokan birokrasi.
Selanjutnya, kandidat memiliki kemampuan kerja sama dalam kementerian, memiliki kecerdasan dan kompetensi di bidangnya, serta merupakan tokoh yang pro nasionalisme dan pro kerakyatan. "Bukan yang pro kapitalisme," kata Arie menegaskan.
Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, langkah Jokowi sejatinya hanya merupakan strategi politik taktis untuk menggambarkan seolah-olah Jokowi sudah terpilih menjadi presiden. "Selain ingin mencitrakan sudah menang, Jokowi juga mau mencitrakan dia tidak dikuasai partai," kata Ray
Menurut Ray, tim transisi bisa menjadi politik taktis strategis Jokowi untuk melakukan inventarisasi kasus pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Harapannya, tidak ada lagi kasus serupa di pemerintahan Jokowi mendatang karena Jokowi sudah tahu masalah-masalah di pemerintahan saat ini. "Sehingga bisa langsung action."
Dia melanjutkan, tradisi menyiapkan peralihan pemerintahan adalah hal yang baik dan layak dikembangkan di setiap pilpres. Tim transisi harus dibentuk dalam konteks konsolidasi dan inventarisasi. "Ini layak dipermanenkan sebagai kultur politik kita," ujarnya.
Mengenai efektivitas tim transisi, Ray menilai hal itu tergantung sejauh mana capres benar-benar mendengar masukan dari timnya. "Kalau bisa ini jangan dijadikan pemanis. Kegunaannya bukan langkah pencitraan politik, tapi konsolidasi dan inventarisasi. Kalau dipakai Jokowi, dia tidak gamang jadi presiden karena tahu apa yang harus diganti," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan yang juga Deputi Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi, Hasto Kristiyanto, mengatakan, Kantor Transisi bertujuan untuk mempersiapkan penjabaran visi-misi, sembilan program aksi, dan implementasi janji kampanye Jokowi-JK.
Adapun hal-hal strategis yang dijalankan, kata Hasto, mencakup pembahasan APBN 2015, mempersiapkan konsep kelembagaan pemerintahan di bawah presiden, baik kantor kepresidenan maupun arsitektur kabinet, menjabarkan visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih dalam rencana dan program kebijakan, serta mempersiapkan upaya percepatan implementasi Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar (KIS dan KIP).
Adapun hal-hal yang terkait dengan rekrutmen dan seleksi menteri anggota kabinet, sepenuhnya akan dilakukan oleh presiden terpilih. "Dalam sistem presidenial, hal tersebut sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden," kata Hasto yang juga juru bicara tim kampanye nasional Jokowi-JK pada Pilpres 2014. antara ed: eh ismail
Ikuti Whatsapp Channel Republika