LONDON -Wakil Perdana Menteri Inggris Nick Clegg mengatakan, Pemerintah Inggris harus menangguhkan ekspor senjata ke Israel, jika rezim Tel Aviv melanjutkan serangan militernya di Gaza.
"Saya pikir, itu jelas akan menjadi hal yang tidak dapat diterima warga Inggris, melain kan segera menangguhkan izin jika gencatan senjata berakhir dan kekerasan berlangsung lagi," tutur Clegg, seperti d ilansir PressTV(Jumat, 8/8).
Sementara itu, pemimpin Partai Liberal Demokrat meng gambarkan serangan Israel sebagai hal yang jelas tidak proporsional. Selama serangan militer di Gaza, rezim Israel menghantam tiga sekolah PBB yang digunakan untuk menampung pengungsi Pa lestina.
Dokumen yang didapatkan oleh Campaign Against Arms Trade (CAAT) di bawah Freedom of Information Act mengungkapkan, izin ekspor senjata senilai 42 juta poundsterling telah diberikan kepada 130 produsen pertahanan Inggris sejak 2010, untuk menjual peralatan militer ke Israel.
Laporan sebelumnya juga menunjukkan, Israel telah menggunakan senjata yang mengandung komponen buatan Inggris, dalam agresi terhadap Jalur Gaza. Serangan Israel telah menewaskan hampir 1.900 nyawa Palestina. Pada Selasa (5/8), Israel dan Palestina menyetujui gencatan senjata tiga hari, yang berlaku mulai pukul 08.00 waktu setempat.
Seorang komentator politik seperti dilansir dari PressTV pada Jumat, (8/8) mengatakan, kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina dilindungi Amerika Serikat di Dewan Keamanan (DK) PBB.
Perdana Menteri Israel Ben jamin Netanyahu dikabarkan telah meminta delegasi dari parlemen AS yang mengunjungi Tel Aviv, untuk membantu rezimnya menghindari tuduhan kejahatan perang berkaitan dengan agresi Israel saat ini di Gaza.
Netanyahu dilaporkan bertemu dengan anggota Kongres AS pada Rabu (6/8).
Ia meminta mereka memastikan bahwa strategi Palestina untuk mengajukan Israel ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) tidak berhasil.
Perkembangan ini terjadi, ketika Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Malki bertemu dengan pejabat ICC di Den Haag, Belanda, awal pekan ini. Malki berusaha mengajukan pengaduan atas kejahatan perang yang dilakukan Israel, selama beberapa pekan terakhir di Palestina.
Para ahli hukum mengatakan, pengaduan tersebut berlaku meskipun Otoritas Palestina belum mendaftar ke ICC. Palestina merupakan negara pengamat non-anggota di PBB. Keanggotaan Palestina di ICC tertunda, hanya karena adanya pertikaian politik di dalam negeri Palestina.
Sebelumnya Sekretaris Jen deral PBB Ban Ki Moon juga mengatakan Israel telah melakukan pelanggaran berat hukum humaniter internasional yang berlaku. Selain itu, Komisaris Tinggi PBB di bidang Hak Asasi Manusia juga mengatakan dugaan kuat kejahatan perang telah terjadi di Gaza.
rep:c73/c66, ed:andri saubani)
Ikuti Whatsapp Channel Republika