Jokowi diminta segera merealisasikan visi-misi ketimbang meributkan perampingan kabinet.

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berencana menerbitkan “Green Book” yang berisi usulan perbaikan di berbagai bidang untuk pemerintahan mendatang. Buku ini sedang dalam proses penyusunan yang ditargetkan selesai sebelum Oktober untuk diserahkan kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa hal yang dibahas dalam buku ini yakni terkait dengan beberapa aspek penting di pemerintahan. Mulai dari pertanian, perikanan, dan lainnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan.

Selain itu, buku ini juga membahas di bidang lain seperti energi, pendidikan, perdesaan, lingkungan hingga pertahanan dan keamanan. “Green Book” PKB ini juga mencantumkan soal formasi arsitektur kabinet untuk pemerintahan Jokowi-JK.

Foto:Republika/Agung Supriyanto

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (tengah) menjadi pembicara dalam diskusi Membangun Indonesia dari Pertanian dan Pengatan Desa di Kantor PKB, Jakarta, Ahad (24/8).

Ketua DPP PKB Marwan Ja'far membantah usulan-usulan itu sebagai bentuk tandingan terhadap kajian Tim Transisi yang sudah dibentuk Jokowi. Menurutnya, buku itu merupakan produk dari PKB setiap tahun yang tidak terkait dengan apa pun dan siapa pun. “Nggak, ini kerjaan PKB dan tidak ada urusannya (dengan Tim Transisi),” kata Marwan, di kantor DPP PKB, Jakarta, Ahad (24/8).

Marwan mengaku, ada beberapa opsi formasi kabinet yang sedang dibahas di internal PKB. Opsi terbaik akan diambil dan diusulkan dalam “Green Book” tersebut. “Yang paling penting adalah jangan sampai pemerintah yang akan datang disibukkan oleh urusan birokrasi,” ujarnya.

Menurut Marwan, “Green Book” ini juga melibatkan pakar-pakar dalam penyusunannya. Terkait dengan pembahasan yang dilakukan Tim Transisi Jokowi-JK, Marwan mengatakan, PKB bersama parpol lain akan diajak berbicara untuk memutuskan pilihan yang diusulkan oleh Tim Transisi.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Daniel Johan menyatakan, PKB tidak akan mempersalahkan jumlah menteri dalam kabinet Jokowi-JK. PKB, kata Daniel, lebih mementingkan menteri yang dipilih sesuai dengan visi Jokowi. “Semua harus siap bekerja keras mewujudkan cita-cita politik Jokowi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, efektif, dan solutif,” imbuhnya.

PKB sebagai partai koalisi pendukung terbesar kedua setelah PDIP siap dan tegas akan mengawal hal tersebut terwujud. Langkah awal PKB adalah sikap jujur bagaimana secara tepat memperkuat presidensial dan kemudian secara bersama-sama berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, berani melakukan terobosan, dan bekerja keras demi Indonesia yang lebih baik.

Pengamat politik dari Indobarometer, Muhammad Qodari, menyatakan, pada hari pertama seusai pelantikan menjadi presiden, Jokowi harus sebisa mungkin segera bekerja melaksanakan visi-misinya. Itu lebih penting ketimbang menghabiskan waktu dengan proses penggabungan dan peleburan kementerian. "Saya khawatir kalau ada macam-macam penggabungan itu bisa-bisa tiga bulan sibuk dengan administrasi penggabungan," kata Qodari. 

Menurut Qodari, untuk meningkatkan kinerja kabinet harus dikembalikan kepada presiden dan menteri yang terpilih. Sehingga dia mendesak Jokowi memilih menteri-menteri yang betul-betul berkompeten dan melakukan reformasi birokrasi di semua kementerian. "Karena arsitektur pemerintahan itu prerogatif Jokowi jalani saja sekarang nanti sambil jalan dipelajari sambil menjalankan program kerja untuk masyarakat," imbuhnya. rep:c62/c87 ed: andri saubani

Ikuti Whatsapp Channel Republika